Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 45 Pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya… (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Artikel ini pernah dimuat Jawa Pos, Selasa, 1 November 2005

Setahun sudah, SBY—Kalla memerintah Indonesia. Sejak 20 Oktober kemaren, pemerintahan SBY—Kalla mendapat sorotan dari publik Indonesia. Fokus sorotan tersebut diarahkan pada kebijakan ekonomi dan politik. Hal yang mengherankan bagi saya, masalah kebebasan beragama tidak mendapatkan porsi yang cukup. Isu ini tenggelam di tengah hiruk pikuknya kenaikan harga BBM, kritikan tajam terhadap tim ekonomi SBY—MJK, isu resuffle kabinet hingga isu persaingan SBY—Kalla menghadapi Pemilu 2009. Padahal selama setahun ini, publik Indonesia disuguhkan headline media tentang kekerasan dan konflik atas nama agama. Puncaknya adalah, dua bom kembali menghajar Pulau Dewata, Bali, 1 Oktober lalu.

Padahal menurut hemat saya, masalah kebebasan agama bisa dijadikan standar utama untuk mengkritisi kebijakan publik pemerintahan SBY—Kalla. Selama ini, SBY—Kalla mendapat legitimasi politik penuh dari rakyat Indonesia. Pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, bebas, dan demokratis. Namun apa lacur, seperti yang ditulis Fareed Zakaria, dalam The Future of Freedom (2004), pemerintahan yang dipilih secara demokratis, belum tentu menjamin tegaknya kebebasan sipil. Pemasungan, pemberhangusan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kebebasan sipil bisa terjadi dalam atmosfer demokrasi. Kebebasan dan demokrasi tidak selalu berjalan seiring.

Fakta ironis tersebut terjadi pada pemerintahan SBY—Kalla saat ini. Di tengah iklim yang demokratis, bangsa ini disuguhi dengan maraknya pemasungan kebebasan beragama. Kita dikejutkan kembali oleh aksi-aksi terorisme, penutupan rumah ibadah, penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, ancaman fisik terhadap individu atau lembaga yang memperjuangan kebebasan agama hingga fatwa-fatwa keagamaan yang intoleran. Perlu dicatat, pemeritah SBY—MJK tampak tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari kelompok-kelompok teror tersebut dan tidak memberi tindakan kongkrit.

Pemerintahan SBY—Kalla bisa berapologi memiliki perhatian besar terhadap terorisme. Hal itu dibuktikan dengan keseriusan aparat militer mengejar pelaku pengeboman, membongkar sindikasi kelompok terosis, menjatuhi hukuman seberat-beratnya, hingga usulan terakhir SBY yang masih kontroversial: menghidupkan kembali Koter. Namun, hal itu tidaklah cukup. Tidakan tersebut bisa dinilai sebagai kebijakan reaktif dan kuratif; jika terjadi terorisme dan kekerasan baru diambil tindakan. Sedangkan tindakan preventif terhadap aksi-aksi intoleran dan kekerasan, yang sebenarnya bisa dijadikan langkah antisipasi, tidak mendapat perhatian serius.

Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 45 Pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya… (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 juga ditegaskan, 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara—dalam hal ini pemerintah—memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan HAM merupakan pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Ketika pemerintah SBY—Kalla tidak memiliki perhatian serius untuk menjamin kebebasan beragama tersebut, maka, inilah pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh pemerintahan SBY—Kalla selama setahun ini.

Bulan November tahun lalu (2004) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bersama Freedom Institute dan Jaringan Islam Liberal mengadakan survei tentang orientasi sosial-politik Islam. Survei dilakukan dari tanggal 1 sampai 3 November 2004 di seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua. Hasil survei menunjukkan, cukup banyak masyarakat muslim Indonesia yang terlibat dalam aktivis Islamis. Memang hanya sekitar 1 juta, tapi jumlah itu sudah lebih dari cukup. Ketika ditanya sikap responden terhadap tindakan Imam Samudera, Amrozi, Dr. Azhari, Nurdin Top, dibolehkan sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam, hasilnya: 15.9 % “setuju”, 25.2 % “tidak punya sikap/pendapat”, 59 % “tidak setuju”. Sedangkan sikap responden dalam kategori: “tahu” dan “setuju” terhadap perjuangan kelompok Islamis: FPI (37 %, 18.1 %), MMI (35.9 %, 14,7 %), HTI (12.7 %, 5.2 %), dan JI (41.8 %, 13.4 %). Hasil survei juga menunjukkan terjadi peningkatan intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Sikap keberatan terhadap orang Kristen; mengajar di sekolah negeri (24.8 %), melakukan kebaktian (40.8 %) dan membangun gereja (49.9 %).

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil survei tersebut adalah: meskipun terjadi peningkatan dalam sikap-sikap politik Islamis (Islamist political attitudes) tidak selalu melahirkan tindakan-tindakan yang menjadi realisasi sikap Islamis tersebut (Islamist political acts). Misalnya jumlah besar penolakan terhadap pembangunan gereja merupakan sikap, namun belum tentu mereka setuju atau ikut terlibat langsung dalam aksi dan tindakan penutupan gereja. Sikap intoleran belum tentu melahirkan tindakan intoleran, seperti penyerangan, kekerasan dan lain-lain.

Namun, dalam empat bulan terakhir ini, jarak antara sikap intoleran dan tindakan intoleran menjadi nisbi dengan maraknya aksi-aksi penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok agama lain. Selaput kesucian kerukunan agama mulai terobek pada 15 Juli ketika Markas Jamaah Ahmadiyah Al Mubarok di Parung diserang oleh sekelompok umat Islam. Setelah itu muncul fatwa MUI yang kembali menyesatkan kelompok tersebut melalui 11 butir fatwa 27 Juli kemudian. Fatwa itu juga mengharamkan doa bersama lintas agama, paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme. Setelah itu, rantai kekerasan “terorisme lokal” sambung-menyambung; penutup gereja-gereja di Jawab Barat, Solo, penyerangan terhadap markas Jamaah Ahmadiyah di wilayah-wilayah Indonesia, dan puncaknya adalah “terorisme global”: bom Bali kedua pada tanggal 1 Oktober lalu.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, pemerintahan SBY—MJK tampaknya terpojok dengan isu kebijakan ekonomi yang tidak populis. Kenaikan BBM dua kali, semakin memudarkan pesona publik SBY—Kalla. Untuk hal itu, SBY—Kalla tidak ingin menambah pengambilan kebijakan yang tidak populis. Bisa jadi, jaminan terhadap kebebasan beragama bukan isu populis, malah bisa kontraproduktif. Kedua, pemerintah SBY—Kalla didukung oleh parlemen yang berasal dari gabungan partai-partai agama konservatif yang selama ini siap mengamankan kebijakan ekonomi SBY. Dalam hal ini, kompensasi kenaikan BBM adalah pemasungan kebebasan beragama.

Ketiga, tidak ada sikap tegas departemen, dan lembaga pemerintah yang sebenarnya memiliki tanggungjawab langsung. Kapolri tidak memandang aksi tersebut sebagai aksi kriminal. Malah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Edi Darnadi membantah telah terjadi penutupan sejumlah gereja di Jawa Barat secara paksa. Menurutnya berita tersebut adalah “kabar bohong”. Menteri Agama Maftuh Basyuni berkali-kali melontarkan pernyataan yang semakin memojokkan jamaah Ahmadiyah. Sikap departemen dan lembaga pemerintah tersebut ikut menyuplai darah segar bagi kelompok-kelompok teroris untuk meneruskan aksinya.

Keempat, tidak ada tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok atas nama agama yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Kita dikejutkan munculnya kelompok-kelompok baru, seperti AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan) BAP (Barisan Anti Pemurtadan) KUIS (Koalisi Umat Islam Surakarta) yang rajin menyerang gereja-gereja. Ada FUI (Forum Umat Islam) yang meminta pemerintah menyiapkan undang-undang untuk melarang liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Hingga Forum Umat Islam Utan Kayu yang bersikeras mengusir Jaringan Islam Liberal (JIL) dari Utan Kayu.

Inilah potret kebebasan beragama selama setahun SBY—Kalla memerintah. Jika SBY—Kalla tidak ingin disudutkan dengan gerakan terorisme, maka, pemerintahan ini harus menjamin kebebasan beragama. Kejadian empat bulan terakhir ini membuktikan, sikap dan pandangan yang intoleran telah melahirkan tindakan dan aksi kekerasan, sebagai bentuk “terorisme lokal” yang berpotensi menjadi “terorisme global”. Wallahu Al’lam.

27/11/2005 | Kliping | #

Komentar

Komentar Masuk (2)

(Tampil maks. 5 komentar terakhir, descending)

Kalo boleh untuk memilih dari beberapa pendapat.

Saya cenderung untuk memilih pendapat semua agama adalah salah, dari pada memilih pendapat yang menyatakan semua agama adalah benar. Ini lebih bisa dinalar secara ilmiah, Jika kita melihatnya secara ilmiyah saja. Besa logis berdasarkan ilmiyah khan pendapat itu?

Jadi buat apa memusingkan upcara dll. tetek bengek yg ga jelas. Hukum rimba yang kuat yang menang… itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain bahkan negara yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia sekalipun.

Tentu jika hanya melihat secara logic ilmiah yang bebas nilai. atau nanti mungkin ada agama baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai logic kali ya ? logic dong yang jadi tuhannya… Ah udah, malah ngaco…
—–

Posted by garisTakdir  on  01/30  at  01:01 PM

Menurut kami, hendaklah memberi kebebasan orang-2 kristen untuk memeluk, melakukan ibadahnya, dan membangun gereja sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Janganlah agama dipolitisir,yang pada akhirnya benar dikatakan salah dan sebaliknya , yang hanya bertujuan meningkatkan kuantitas, yang pada akhirnya dengan jumlah yang besar tapi kecil kualitasnya.

Dalam kenyataannya yang sering membuat gaduh, bahkan membunuh orang-2 kristen juga orang muslim sendiri.

Posted by Asrul abdullah  on  01/13  at  05:01 AM

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, kita mengidealkan sebuah tatanan masyarakat baru. Gambaran “Masyarakat Baru” dimaksud adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis dan keterbukaan dengan asas penegakan terhadap harkat dan martabat setiap manusia.

Harapan dan cita-cita untuk mewujudkan “Indonesia Baru” yang demokratis dan terbuka dimakasud memang sekarang belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh bangsa ini, bahkan yang tampak adalah maraknya kerusuhan, konflik dan teror bom di berbagai daerah tanpa mengindahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketegangan dan kerusuhan yang bernuansa agama di beberapa daerah yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan gereja juga pernah menghiasi negeri kita. Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara idealitas agama (das sollen) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (das sein). Padahal secara historis, bangsa Indonesia telah memiliki modal nasionalitas yang amat berharga untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa, seperti: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa (agama), keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung ketertiban dan keamanan nasional.

Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama? Bagaimana peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana pendidikan agama kita? Persoalan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksud.

Relativitas dalam Doktrin

Acapkali orang menganggap bahwa pendapatnya sebagai satu-satunya yang benar, sementara yang lain salah. Konsekuensi dari anggapan ini kemudian melebar sampai kepada claim kebenaran (truth claim) terhadap persoalan agama. Padahal apa yang dianggap sebagai “agama” itu tidak lain adalah penafsiran terhadap agama itu sendiri.

Kita memang sepakat bahwa agama memiliki kebenaran yang absolut, mutlak. Konsekuensi dari keyakinan ini kemudian kita wajib mengikuti ajaran agama tersebut. Hanya persoalannya, aspek manakah agama yang dianggap sebagai memiliki kebenaran mutlak itu? Seberapa banyak porsi ajaran absolut dalam agama itu?

Dalam konteks Islam, kebanyakan ulama’ berpendapat, bahwa absolutisitas agama ada pada wilayah ijma’ ulama’, atau pada wilayah dalil muhkamat, seperti: tentang keesaan Tuhan, kebenaran al-Qur’an dan kebenaran perintah shalat dst. Sementara pada wilayah dalil musytarak dan mutasyabihat yang masih menjadi ikhtilaf ulama’ (karena perbedaan penafsiran, interpretasi), maka bersifat relatif.[1]

Pertanyaan yang mungkin muncul lagi, adakah ijma’ ulama’ itu? Dalam khazanah Ushul Fiqh, bahwa ijma’ ulama’ itu memang  ada, hanya  porsinya sangat sedikit dan terbatas. Hal ini sejalan dengan absolutisitas ajaran agama itu sendiri. Dengan demikian, yang perlu dipahami adalah, bahwa relativitas dalam ajaran agama itu sangat dominan. Al-Qur’an memang memberikan porsi “berbeda pendapat”, porsi ber-ijtihad lebih banyak ketimbang porsi untuk ijma’. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam kreatif dan dinamis. Sebab kondisi dan setting sosial setiap kurun memiliki perbedaan sesuai dengan wilayah di mana mereka tinggal. Itulah yang kemudian melahirkan “warna-warni” Islam: ada Islam Arab, ada Islam Persi, Islam Indonesia dan seterusnya. Ada hukum Islam ‘ala al-mazahib al-arba’ah, ada qaul qadim dan qaul jadid Imam As-Syafi’i dan seterusnya. Inil pulalah  yang kemudian melahirkan pluralitas umat, firqah-firqah dan jama’ah-jama’ah dalam Islam dan pluralitas itu sendiri merupakan sunnatullah. Tetapi yang perlu dipahami, bahwa warna-warni Islam itu secara substansial tidak memiliki  perbedaan. Hanya sayang, selama ini  yang terjadi justru perbedaan itu dipahami sebagai sesuatu yang aneh sehingga melahirkan pertentangan dan permusuhan, bahkan sampai pada konflik yang memprihatinkan. Padahal Nabi sendiri menegaskan, bahwa ikhtilaf yang ada pada umatnya sebagai sesuatu yang membawa rahmat.

Para ulama’ sepakat bahwa sumber yang memiliki kebenaran yang mutlak adalah al-Qur’an dan Hadis mutawatir. Hanya yang perlu diketahui, bahwa dalam Hadis pun yang dianggap mutawatir itu amat sedikit jumlahnya. Bahkan Imam As-Syatibi berpendapat, bahwa sedikit sekali, bahkan hampir dikatakan tidak ada satu teks keagamaan baik yang ada dalam al-Qur’an maupun al-Hadis yang secara berdiri sendiri memiliki interpretasi tunggal, sehingga menjadikan ia absolut.

Perbedaan Antarumat Beragama

Secara umum, peranan agama dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah aspek konatif (conative aspects). Aspek ini berkaitan dengan kemampuan agama dalam menyediakan sarana kepada masyarakat dan anggota-anggotanya untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Kedua, aspek yang bersifat kognitif (cognitive aspects). Aspek ini terkait dengan peranan agama dalam menetapkan kerangka makna yang dipakai oleh manusia dalam menafsirkan secara moral berbagai kesukaran dan keberhasilan pribadi mereka; juga sejarah masyarakat mereka di masa yang silam dan keadaannya di masa kini,

Pemahaman terhadap peranan agama semacam itu dapat ditemukan batu pijakannya dalam berbagai sumber suci agama-agama semit. Dalam Islam misalnya, al-Qur’an tidak hanya mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah ritual-seremonial yang bisa memberikan kelegaan emosional dan spiritual, tetapi juga membuka ruang penafsiran intelektual guna membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Peranan Islam seperti ini tampak dengan jelas dalam hampir setiap ibadah ritualnya selalu terkandung apa yang biasa disebut dengan pesan moral. Bahkan begitu pentingnya pesan moral ini, “harga” suatu ibadah dalam Islam dinilai dari sejauh mana pesan moralnya bisa dijalankan oleh manusianya. Apabila suatu ibadah tidak dapat meningkatkan moral seseorang, maka ibadahnya dianggap tidak ada maknanya. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan hal-hal yang terlarang secara fiqh dalam suatu ibadah, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral itu sendiri. Misalnya, pada bulan puasa, sepasang suami istri berhubungan intim pada siang hari, maka denda (kifarat-nya) adalah memberi makan enam puluh orang miskin, karena salah satu pesan moral puasa ialah memperhatikan orang-orang yang lapar di sekitarnya.

Aspek kognitif peranan agama semacam ini juga bisa dijumpai dalam agama Kristen. Narasi tentang Ayub dalam Bibel misalnya —atau Nabi Ayyub dalam al-Qur’an— merupakan simbol persoalan kemanusiaan yang mengandung ajaran moral sangat dalam. Kesungguhan Ayub dalam menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan memang tidak serta merta menjadikannya bahagia, sebaliknya menyebabkan dia memperoleh cobaan penderitaan. Tetapi kesungguhan Ayub dalam menghayati niali-nilai sakral yang terdapat dalam perintah-perintah Tuhan bukan hanya menyebabkan dia bertahan atas penderitaan tersebut, namun juga membantu dia menemukan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Sehingga, ketika Ayub minta keterangan kepada Tuhan tentang apa yang terjadi, bukan keadaan dirinya yang diutamakan tetapi justru nasib buruk yang menimpa seluruh umatnya yang dikedepankan (Lihat E.K. Nottingham, 1985:107-109).

Pesan agama yang terpantul dari kisah Ayub itu adalah, bahwa ketidaksamaan nasib untung dan malang manusia tidak dapat dijelaskan begitu saja menurut ukuran baik buruk manusiawi. Tetapi harus dilihat pula dari segi adanya penilaian-penilaian Tuhan di dalamnya. Di situlah terletak (salah satu) fungsi agama yang penting, yaitu “memberikan makna moral dalam pengalaman-pengalaman kemanusiaan”. Makna moral di sini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1993 : 304), bahwa semua agama besar menekankan kebajikan seperti kejujuran dan cinta sesama. Kebajikan seperti ini sangat penting bagi keteraturan perilaku masyarakat manusia, dan agama membantu manusia untuk memandang serius kebajikan seperti itu.

Persoalan makna agama sebagaimana tergambar pada ajaran Islam dan Kristen di atas merupakan persoalan makna agama dalam pengalaman individual. Secara esensial, persoalan yang sama bisa juga ditemukan pada level masyarakat secara keseluruhannya. Persoalan-persoalan seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta persoalan kekuasaan merupakan rahasia umum dalam kehidupan masyarakat manusia. Fenomena semacam ini secara sosiologis sangat bisa mendorong timbulnya penafsiran-penafsiran moral terhadap tertib sosial yang ada. Pada situasi dan kondisi tertentu tidak jarang dapat menimbulkan konflik, apabila interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat tidak mencapai titik temunya.

Atas dasar pemahaman seperti itu, persoalan makna agama dalam pengalaman masyarakat menjadi lebih unik dan rumit dibanding pada pengalaman individu. Apabila suatu masyarakat mampu memahami peranan agama dalam membantu menafsirkan secara moral pengalaman hidupnya secara tepat, maka agama akan hadir sebagaimana fungsinya. Sebaliknya, jika mereka salah dalam melakukan interpretasi-interpretasi tersebut maka agama bisa menjadi lahan subur bagi perkembangan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Konflik atau intoleransi sosial yang diakibatkan oleh salah penafsiran terhadap ajaran agama itu sedikitnya ada dua bentuk. Pertama, konflik intra-agama atau yang lazim dengan sebutan konflik antarmazhab. Konflik semacam ini biasanya bermuara dari perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama di antara sesama pemeluk suatu agama. (Kahmad, 2000:149); Kedua, konflik antar-agama atau disebut juga konflik antarumat beragama. Konflik seperti ini karena skalanya bisa lebih luas dari yang pertama, maka faktor-faktor lainnya pun juga memiliki peran yang tidak kecil. Misalnya, faktor ekonomi, politik, dakwah, struktur sosial dan lain sebagainya. Pertikaian antarumat beragama di Pasuruan dan Situbondo (1996) atau di Ambon, Maluku Utara dan Poso pada tahun silam adalah contoh tragedi yang sarat dengan muatan politis di samping juga agama.

Dominasinya alur keberagamaan yang formalistik dan verbalistik juga menjadi problem konflik antarumat beragama. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Tuhan lebih banyak diwujudkan dengan membangun tempat ibadah yang mahal dan megah serta sarana dakwah yang eksklusif lengkap dengan simbol-simbol kebesaran agama masing-masing sebagai bagian dari gebyar agama. Indikator kemajuan agama diukur dengan kuantitas: berapa jumlah tempat ibadah (masjid, kuil. dan sterusnya), berapa orang yang hadir dalam masjid, gereja dan tempat ibadah lain, berapa orang yang telah haji, dan seterusnya. Seolah-olah dengan maraknya ritus-ritus keagamaan sudah terpenuhilah tugas agama dalam kehidupan ini. Ibadah dipersempit pengertiannya dan ritus-ritus keagamaan menjadi inti kehidupan beragama.

Dalam konteks memahami doktrin agama yang absolut, ‘allamah Thabathaba’i  sangat hati-hati. Ketika berbicara tentang agama pada level filosofis, ia tidak pernah bersikap permissif, tetapi ketika kajiannya mulai menyentuh dataran sosiologis ia sangat toleran, begitu pula muridnya, Muthahhari. Absolutisitas adalah sikap jiwa kedalam yang tidak menuntut pernyataan di luar bagi yang tidak meyakininya. Dalam konteks ini ada  kasus menarik yang pernah dialami oleh Nabi, yaitu ketika kaum musyrik bersikeras menolak ajaran Islam, maka demi kemaslahatan bersama Tuhan memerintahkan kepada Nabi untuk  berkata kepada mereka: “….Tuhan kelak akan menghimpun kita semua, kemudian Dia memberi keputusan di antara kita dengan benar.  Sesungguhnya Dia Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui” (perhatikan QS.34:24-26).

Menurut penafsiran Quraish Shihab (1992:222; 1998: 153), ketika absolutisitas diantar ke luar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan untuk menyatakan apa yang ada di dalam (keyakinan tentang absolutisitas agama tersebut), tetapi justru sebaliknya. Itulah sebabnya menurut Quraish Shihab, bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang menggebu-gebu, sehingga ada di antara mereka yang bersikap melebihi Tuhan, misalnya menginginkan agar seluruh manusia satu pendapat, menjadi satu aliran dan satu agama. Semangat yang menggebu-gebu ini pulalah yang mengantarkan mereka memaksakan pandangan absolutnya untuk dianut orang lain.

Jika agama memang menyumbang perdamaian, maka penganut agama harus belajar meninggalkan absolutisme dan menerima pluralisme, demikian ungkap Nurcholish Madjid (1998: 161-162). Kita boleh memandang agama sebagai absolut, namun yang harus diingat bahwa pemahaman kita –baik pribadi maupun kelompok– menyimpan kualitas kemanusiaan yang relatif. Petunjuk konkret untuk memupuk persaudaraan menurut Nurcholish adalah, supaya suatu kelompok dari kalangan  orang-orang beriman tidak memandang rendah atau meremehkan orang dan agama lain.

Oleh sebab itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia adalah:  pertama, perlunya reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kerahmatan pada kerukunan umat  (rahmatan lil ‘alamain); kedua,  upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan yang melahirkan akhlak karimah dengan indikator: adanya sikap jujur, tenggang rasa, dan cinta-kasih  antar sesamanya. Bukan pendidikan yang hanya sekadar mengedepankan intelek, tetapi kemudian melahirkan manusia-manusia korup. Reorientasi pendidikan agama di atas sudah saatnya dimulai dari TK hingga perguruan tinggi dengan merubah kurikulum kita selama ini.  Di sinilah saya kira perlu dikembangkan sikap apresiatif di antara umat beragama sehingga jauh dari sikap arogansi dan saling membenci di antara mereka. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka dan memulai mengorientasikan pendidikan pada substansi ajarannya yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan seperti: keadilan, kejujuran dan kepedulian sosial. Wallahu a’lamu bis-shawab.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, kita mengidealkan sebuah tatanan masyarakat baru. Gambaran “Masyarakat Baru” dimaksud adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis dan keterbukaan dengan asas penegakan terhadap harkat dan martabat setiap manusia.

Harapan dan cita-cita untuk mewujudkan “Indonesia Baru” yang demokratis dan terbuka dimakasud memang sekarang belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh bangsa ini, bahkan yang tampak adalah maraknya kerusuhan, konflik dan teror bom di berbagai daerah tanpa mengindahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketegangan dan kerusuhan yang bernuansa agama di beberapa daerah yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan gereja juga pernah menghiasi negeri kita. Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara idealitas agama (das sollen) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (das sein). Padahal secara historis, bangsa Indonesia telah memiliki modal nasionalitas yang amat berharga untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa, seperti: kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa (agama), keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung ketertiban dan keamanan nasional.

Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama? Bagaimana peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana pendidikan agama kita? Persoalan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksud.

Relativitas dalam Doktrin

Acapkali orang menganggap bahwa pendapatnya sebagai satu-satunya yang benar, sementara yang lain salah. Konsekuensi dari anggapan ini kemudian melebar sampai kepada claim kebenaran (truth claim) terhadap persoalan agama. Padahal apa yang dianggap sebagai “agama” itu tidak lain adalah penafsiran terhadap agama itu sendiri.

Kita memang sepakat bahwa agama memiliki kebenaran yang absolut, mutlak. Konsekuensi dari keyakinan ini kemudian kita wajib mengikuti ajaran agama tersebut. Hanya persoalannya, aspek manakah agama yang dianggap sebagai memiliki kebenaran mutlak itu? Seberapa banyak porsi ajaran absolut dalam agama itu?

Dalam konteks Islam, kebanyakan ulama’ berpendapat, bahwa absolutisitas agama ada pada wilayah ijma’ ulama’, atau pada wilayah dalil muhkamat, seperti: tentang keesaan Tuhan, kebenaran al-Qur’an dan kebenaran perintah shalat dst. Sementara pada wilayah dalil musytarak dan mutasyabihat yang masih menjadi ikhtilaf ulama’ (karena perbedaan penafsiran, interpretasi), maka bersifat relatif.[1]

Pertanyaan yang mungkin muncul lagi, adakah ijma’ ulama’ itu? Dalam khazanah Ushul Fiqh, bahwa ijma’ ulama’ itu memang  ada, hanya  porsinya sangat sedikit dan terbatas. Hal ini sejalan dengan absolutisitas ajaran agama itu sendiri. Dengan demikian, yang perlu dipahami adalah, bahwa relativitas dalam ajaran agama itu sangat dominan. Al-Qur’an memang memberikan porsi “berbeda pendapat”, porsi ber-ijtihad lebih banyak ketimbang porsi untuk ijma’. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam kreatif dan dinamis. Sebab kondisi dan setting sosial setiap kurun memiliki perbedaan sesuai dengan wilayah di mana mereka tinggal. Itulah yang kemudian melahirkan “warna-warni” Islam: ada Islam Arab, ada Islam Persi, Islam Indonesia dan seterusnya. Ada hukum Islam ‘ala al-mazahib al-arba’ah, ada qaul qadim dan qaul jadid Imam As-Syafi’i dan seterusnya. Inil pulalah  yang kemudian melahirkan pluralitas umat, firqah-firqah dan jama’ah-jama’ah dalam Islam dan pluralitas itu sendiri merupakan sunnatullah. Tetapi yang perlu dipahami, bahwa warna-warni Islam itu secara substansial tidak memiliki  perbedaan. Hanya sayang, selama ini  yang terjadi justru perbedaan itu dipahami sebagai sesuatu yang aneh sehingga melahirkan pertentangan dan permusuhan, bahkan sampai pada konflik yang memprihatinkan. Padahal Nabi sendiri menegaskan, bahwa ikhtilaf yang ada pada umatnya sebagai sesuatu yang membawa rahmat.

Para ulama’ sepakat bahwa sumber yang memiliki kebenaran yang mutlak adalah al-Qur’an dan Hadis mutawatir. Hanya yang perlu diketahui, bahwa dalam Hadis pun yang dianggap mutawatir itu amat sedikit jumlahnya. Bahkan Imam As-Syatibi berpendapat, bahwa sedikit sekali, bahkan hampir dikatakan tidak ada satu teks keagamaan baik yang ada dalam al-Qur’an maupun al-Hadis yang secara berdiri sendiri memiliki interpretasi tunggal, sehingga menjadikan ia absolut.

Perbedaan Antarumat Beragama

Secara umum, peranan agama dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah aspek konatif (conative aspects). Aspek ini berkaitan dengan kemampuan agama dalam menyediakan sarana kepada masyarakat dan anggota-anggotanya untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Kedua, aspek yang bersifat kognitif (cognitive aspects). Aspek ini terkait dengan peranan agama dalam menetapkan kerangka makna yang dipakai oleh manusia dalam menafsirkan secara moral berbagai kesukaran dan keberhasilan pribadi mereka; juga sejarah masyarakat mereka di masa yang silam dan keadaannya di masa kini,

Pemahaman terhadap peranan agama semacam itu dapat ditemukan batu pijakannya dalam berbagai sumber suci agama-agama semit. Dalam Islam misalnya, al-Qur’an tidak hanya mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah ritual-seremonial yang bisa memberikan kelegaan emosional dan spiritual, tetapi juga membuka ruang penafsiran intelektual guna membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Peranan Islam seperti ini tampak dengan jelas dalam hampir setiap ibadah ritualnya selalu terkandung apa yang biasa disebut dengan pesan moral. Bahkan begitu pentingnya pesan moral ini, “harga” suatu ibadah dalam Islam dinilai dari sejauh mana pesan moralnya bisa dijalankan oleh manusianya. Apabila suatu ibadah tidak dapat meningkatkan moral seseorang, maka ibadahnya dianggap tidak ada maknanya. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan hal-hal yang terlarang secara fiqh dalam suatu ibadah, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral itu sendiri. Misalnya, pada bulan puasa, sepasang suami istri berhubungan intim pada siang hari, maka denda (kifarat-nya) adalah memberi makan enam puluh orang miskin, karena salah satu pesan moral puasa ialah memperhatikan orang-orang yang lapar di sekitarnya.

Aspek kognitif peranan agama semacam ini juga bisa dijumpai dalam agama Kristen. Narasi tentang Ayub dalam Bibel misalnya —atau Nabi Ayyub dalam al-Qur’an— merupakan simbol persoalan kemanusiaan yang mengandung ajaran moral sangat dalam. Kesungguhan Ayub dalam menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan memang tidak serta merta menjadikannya bahagia, sebaliknya menyebabkan dia memperoleh cobaan penderitaan. Tetapi kesungguhan Ayub dalam menghayati niali-nilai sakral yang terdapat dalam perintah-perintah Tuhan bukan hanya menyebabkan dia bertahan atas penderitaan tersebut, namun juga membantu dia menemukan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. Sehingga, ketika Ayub minta keterangan kepada Tuhan tentang apa yang terjadi, bukan keadaan dirinya yang diutamakan tetapi justru nasib buruk yang menimpa seluruh umatnya yang dikedepankan (Lihat E.K. Nottingham, 1985:107-109).

Pesan agama yang terpantul dari kisah Ayub itu adalah, bahwa ketidaksamaan nasib untung dan malang manusia tidak dapat dijelaskan begitu saja menurut ukuran baik buruk manusiawi. Tetapi harus dilihat pula dari segi adanya penilaian-penilaian Tuhan di dalamnya. Di situlah terletak (salah satu) fungsi agama yang penting, yaitu “memberikan makna moral dalam pengalaman-pengalaman kemanusiaan”. Makna moral di sini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1993 : 304), bahwa semua agama besar menekankan kebajikan seperti kejujuran dan cinta sesama. Kebajikan seperti ini sangat penting bagi keteraturan perilaku masyarakat manusia, dan agama membantu manusia untuk memandang serius kebajikan seperti itu.

Persoalan makna agama sebagaimana tergambar pada ajaran Islam dan Kristen di atas merupakan persoalan makna agama dalam pengalaman individual. Secara esensial, persoalan yang sama bisa juga ditemukan pada level masyarakat secara keseluruhannya. Persoalan-persoalan seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta persoalan kekuasaan merupakan rahasia umum dalam kehidupan masyarakat manusia. Fenomena semacam ini secara sosiologis sangat bisa mendorong timbulnya penafsiran-penafsiran moral terhadap tertib sosial yang ada. Pada situasi dan kondisi tertentu tidak jarang dapat menimbulkan konflik, apabila interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat tidak mencapai titik temunya.

Atas dasar pemahaman seperti itu, persoalan makna agama dalam pengalaman masyarakat menjadi lebih unik dan rumit dibanding pada pengalaman individu. Apabila suatu masyarakat mampu memahami peranan agama dalam membantu menafsirkan secara moral pengalaman hidupnya secara tepat, maka agama akan hadir sebagaimana fungsinya. Sebaliknya, jika mereka salah dalam melakukan interpretasi-interpretasi tersebut maka agama bisa menjadi lahan subur bagi perkembangan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Konflik atau intoleransi sosial yang diakibatkan oleh salah penafsiran terhadap ajaran agama itu sedikitnya ada dua bentuk. Pertama, konflik intra-agama atau yang lazim dengan sebutan konflik antarmazhab. Konflik semacam ini biasanya bermuara dari perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama di antara sesama pemeluk suatu agama. (Kahmad, 2000:149); Kedua, konflik antar-agama atau disebut juga konflik antarumat beragama. Konflik seperti ini karena skalanya bisa lebih luas dari yang pertama, maka faktor-faktor lainnya pun juga memiliki peran yang tidak kecil. Misalnya, faktor ekonomi, politik, dakwah, struktur sosial dan lain sebagainya. Pertikaian antarumat beragama di Pasuruan dan Situbondo (1996) atau di Ambon, Maluku Utara dan Poso pada tahun silam adalah contoh tragedi yang sarat dengan muatan politis di samping juga agama.

Dominasinya alur keberagamaan yang formalistik dan verbalistik juga menjadi problem konflik antarumat beragama. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Tuhan lebih banyak diwujudkan dengan membangun tempat ibadah yang mahal dan megah serta sarana dakwah yang eksklusif lengkap dengan simbol-simbol kebesaran agama masing-masing sebagai bagian dari gebyar agama. Indikator kemajuan agama diukur dengan kuantitas: berapa jumlah tempat ibadah (masjid, kuil. dan sterusnya), berapa orang yang hadir dalam masjid, gereja dan tempat ibadah lain, berapa orang yang telah haji, dan seterusnya. Seolah-olah dengan maraknya ritus-ritus keagamaan sudah terpenuhilah tugas agama dalam kehidupan ini. Ibadah dipersempit pengertiannya dan ritus-ritus keagamaan menjadi inti kehidupan beragama.

Dalam konteks memahami doktrin agama yang absolut, ‘allamah Thabathaba’i  sangat hati-hati. Ketika berbicara tentang agama pada level filosofis, ia tidak pernah bersikap permissif, tetapi ketika kajiannya mulai menyentuh dataran sosiologis ia sangat toleran, begitu pula muridnya, Muthahhari. Absolutisitas adalah sikap jiwa kedalam yang tidak menuntut pernyataan di luar bagi yang tidak meyakininya. Dalam konteks ini ada  kasus menarik yang pernah dialami oleh Nabi, yaitu ketika kaum musyrik bersikeras menolak ajaran Islam, maka demi kemaslahatan bersama Tuhan memerintahkan kepada Nabi untuk  berkata kepada mereka: “….Tuhan kelak akan menghimpun kita semua, kemudian Dia memberi keputusan di antara kita dengan benar.  Sesungguhnya Dia Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui” (perhatikan QS.34:24-26).

Menurut penafsiran Quraish Shihab (1992:222; 1998: 153), ketika absolutisitas diantar ke luar (ke dunia nyata), Nabi tidak diperintahkan untuk menyatakan apa yang ada di dalam (keyakinan tentang absolutisitas agama tersebut), tetapi justru sebaliknya. Itulah sebabnya menurut Quraish Shihab, bahwa salah satu kelemahan manusia adalah semangatnya yang menggebu-gebu, sehingga ada di antara mereka yang bersikap melebihi Tuhan, misalnya menginginkan agar seluruh manusia satu pendapat, menjadi satu aliran dan satu agama. Semangat yang menggebu-gebu ini pulalah yang mengantarkan mereka memaksakan pandangan absolutnya untuk dianut orang lain.

Jika agama memang menyumbang perdamaian, maka penganut agama harus belajar meninggalkan absolutisme dan menerima pluralisme, demikian ungkap Nurcholish Madjid (1998: 161-162). Kita boleh memandang agama sebagai absolut, namun yang harus diingat bahwa pemahaman kita –baik pribadi maupun kelompok– menyimpan kualitas kemanusiaan yang relatif. Petunjuk konkret untuk memupuk persaudaraan menurut Nurcholish adalah, supaya suatu kelompok dari kalangan  orang-orang beriman tidak memandang rendah atau meremehkan orang dan agama lain.

Oleh sebab itu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia adalah:  pertama, perlunya reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kerahmatan pada kerukunan umat  (rahmatan lil ‘alamain); kedua,  upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan yang melahirkan akhlak karimah dengan indikator: adanya sikap jujur, tenggang rasa, dan cinta-kasih  antar sesamanya. Bukan pendidikan yang hanya sekadar mengedepankan intelek, tetapi kemudian melahirkan manusia-manusia korup. Reorientasi pendidikan agama di atas sudah saatnya dimulai dari TK hingga perguruan tinggi dengan merubah kurikulum kita selama ini.  Di sinilah saya kira perlu dikembangkan sikap apresiatif di antara umat beragama sehingga jauh dari sikap arogansi dan saling membenci di antara mereka. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka dan memulai mengorientasikan pendidikan pada substansi ajarannya yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan seperti: keadilan, kejujuran dan kepedulian sosial. Wallahu a’lamu bis-shawab.***

Peralihan kekuasaan dari Presiden Gus Dur ke Megewati Soekarno putri telah usai. Kini  pejuang demokrasi dan hak-hak asasi manusia secara politis harus menyerah. Puaslah sudah para lawan politik Gus Dur karena mereka telah berhasil  menjatuhkan dari kursi kepresidenannya yang sah dan legitimate.  Pemandangan sidang istimewa MPR yang baru saja disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia telah berhasil mengubah kepemimpinan nasional Indonesia.

Gus Dur yang digadang-gadang oleh legislatif waktu itu untuk memimpin negara yang mampu memecahkan persoalan bangsa dan bebas dari KKN  ternyata dianggap malah membuat persoalan baru yang tidak kalah peliknya. Akhirnya mereka pun mengantarkan Gus Dur ke sidang sitimewa dan secara politis Gus Dur harus menerima pergantiannya.

Sekarang dengan duet Megawati-Hamzah, masih bisakah kita berharap banyak dengan cita-cita reformasi? Inilah pertanyaan beberapa kalangan setelah Gus Dur dilengserkan. Sebab bagaimanapun, tanpa mengelak dari kekurangannya, Gus Dur sangat potensial untuk melakukan reformasi sesuai yang diharapkan para mahasiswa dan banyak pihak.

Lantas, apa makna peralihan kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati Soekarnoputri sekarang ini? Ada tiga hal yang perlu direnungkan oleh kita semua:

Pertama, kemenangan poros tengah dan sekelompok partai Islam garis keras yang secara ideologis tidak sejalan dengan Gus Dur.  Oleh sebab itu tak heran jika mereka tetap kompak untuk menggoyang selama pemerintahannya; Kedua, bangkitnya kembali kekuatan militerisme yang selama pemerintahan Gus Dur  menjadi sasaran reformasinya.  Maka di saat Gus Dur dihimpit  oleh kelompok-kelompok kepentingan itulah TNI-POLRI tak ketinggalan untuk ikut memanfaatkan situasi.

Dengan dalih mengamankan sidang istimewa, mereka menggelar apel dan konvoi lengkap dengan segala persenjataannya, bak hendak berperang melawan penjajah, mereka show of  force ingin menunjukkan semua mata, bahwa merekalah yang berjasa menenangkan dan mengamankan negara.

Jika kita melihat sejarah militerisme di Indonesia, sebetulnya puncak politisasi TNI (dulu ABRI) terjadi pada masa Orde Baru yang ditandai dengan implementasi konsep dwifungsi, dimana tentara selain memainkan peran pertahanan dan keamanan juga memainkan peran sosial-politik. Anehnya, pengembangan peran sosial-politik tentara tersebut kemudian tampail sebagai sosok yang menakutkan (monster politik, menurut Mahrus Irsyam). Pada saat itulah kemudian TNI menjadi dominan, bahkan repressif. Dan inilah salah satu faktor mengapa pada masa Orde Baru  rakyat menjadi apatis dan tidak peduli dengan partisipasi politiknya. Terjadi apa yang disebut dengan floating mass yang  berlangsung lama.

Tetapi kemudian, begitu ada indikasi melemahnya kekuatan Soeharto, terutama ketika terjadi krisis moneter pada akhir tahun 1997, maka bak kur bersama, kegelisahan rakyat selama bertahun-tahun itu pun akhirnya meletus dalam  bentuk gerakan reformasi. Ketika genderang reformasi ditabuh oleh kelompok elit –mahasiswa, intelektual, politisi, profesional muda—pada demonstrasi Mei 1999, salah satu tuntutannya adalah menghapuskan dwifuingsi ABRI.

Memenuhi tuntutan berbagai kalangan, terutama mahasiswa, Deklarasi Ciganjur, 10 Nopember 1998, yang disepakati empat tokoh (Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan Hamengkubuwono X), menetapkan  keanggotaan ABRI di DPR, DPRD I, DPRD II dan MPR berakhir pada tahun 2004.

Begitu Gus Dur menjadi Presiden, maka dominasi TNI segera diruntuhkan dengan cara reposisi besar-besaran. Inilah keberanian sipil yang diwakili Gus Dur dalam pemerintahan nasional. Reposisi ini kemudian diterima ABRI dan mereka berniat membuat paradigma baru  serta bersedia melakukan  role sharing dengan komponen bangsa lain.

Secara aklamasi, eksistensi TNI-Polri di DPR dan DPRD I/II akan berakhir sampai 2004. Sementara eksistensinya di MPR masih kontroversial. Sebagian menghendaki dihapuskan peran mereka di MPR, sebagian lain tetap menghendaki TNI-POLRI diberi hak untuk menentukan kebijakan makro politik negara dan bangsa.

Memang reformasi menuntut iklim demokrasi termasuk menciptakan institusi militer berada pada posisi perannya yang seimbang dan proporsional, artinya kepentingan politik dan kepentingan pertahanan (yang asasi) harus berjalan seimbang. Peran asasi militer adalah mempertahankan negara, kedaulatan bangsa dan menjaga integritas bangsa.

Maka benar apa kata pengamat politik Arbi Sanit (Duta Masyarakat, 24/7/2001), bahwa pergantian kekuasaan yang dipaksakan oleh MPR sama sekali menyedihkan, karena Mega menjadi lokomotif yang membawa gerbong militer dan kekuatan ORBA.  Senada dengan Arbi, pengamat militer Salim Said juga menegaskan, bahwa  Mega adalah sosok simbolis (boneka, manekein) yang memang dikehendaki oleh para jenderal, sehingga reformasi di tubuh militer tak bakal tercapai. Oleh karena itu Said meragukan kemampuan Mega untuk melakukan amanah reformasi rakyat.  

Indonesianis terkemuka dari University of Washington,  Prof. Dr. Daniel S. Lev  adalah salah satu dari sekian pakar di Amerika Serikat yang ragu akan komitemen reformasi dari Presiden terpilih Megawati Soekaroputri.  Menurut Lev, Mega dan PDIP tidak memiliki greget untuk melakukan reformasi yang mendasar di tubuh tentara, bahkan yang terjadi mereka main mata dengan tentara (Jawa Pos, 27/07/2001). Inilah yang juga dipesankan Mahfud MD, mantan Menhan pemerintahan Gus Dur, bahwa siapa pun presidennya nanti (pasca SI), TNI harus disingkirkan dari kepentingan politik.

Tidak salah jika jauh sebelum Gus Dur diturunkan oleh MPR secara tidak fair, Indonesianis kawakan dari Amerika,  Prof Dr. Clifford Geertz wanti-wanti kepada bangsa Indonesia untuk waspada terhadap bangkitnya militerisme. Geertz menilai, bahwa desakan emosional dari sejumlah kalangan untuk menjatuhkan Gus Dur  saat itu menunjukkan adanya irrasionalitas massa dan akan melahirkan kembali Orde Baru  dalam gabungan nasionalisme radikal, Islam radikal dan militerisme radikal untuk mengeroyok demokrasi yang tengah diperjuangkan Gus Dur dalam pemerintahannya (Kompas, 18/03/2001).

Ketiga, bangkitnya kembali sistem pemerintahan ORBA yang penuh dengan praktik KKN. Karena Megawati telah bersekongkol dengan kekuatan GOLKAR yang selama ini justru dijadikan sasaran reformasi. Ini juga sekaligus memangkas gerakan civil society yang selama pemerintahan Gus Dur tengah diberdayakan. Melihat indikasi pemerintahan sekarang ini rasanya sulit untuk bisa melakukan pemberantasan KKN, sebab orang-orang di sekitar Mega, bahkan designer politik Mega adalah orang-orang yang terlibat KKN di masa ORBA seperti Arifin Panigoro yang tengah diproses secara hukum dalam pemerintahan Gus Dur. Bahkan pidato Megawati setelah pelantikan dengan gamblang menyatakan, bahwa dirinya siap bersekutu dengan siapa pun termasuk dengan GOLKAR yang telah menjadi mesin politik Orde Baru. Padahal reformasi yang diidam-idamkan rakyat Indonesia selama ini  diantaranya adalah pemberantasan KKN, dan demiliterisme.

Prediksi Geertz tepat, bahwa sekarang memang kita sedang menyaksikan ending drama politik yang melahirkan tiga aliansi kelompok, yaitu:

Pertama, Islam radikal dibawah sekenario poros dan sejumlah Islam garis keras lainnya; Kedua, nasionalisme radikal yang direpresentasikan oleh Megawati dan PDIP-nya, yang didalamnya juga himpunan dari kelompok-kelompok kepentingan. Oleh sebab itu kelompok ini tidak  sejalan dengan PDI-Marhaen-nya Rahmawati Soekarnoputri yang menyatakan sebagai anak biologis sekaligus ideologis Bung Karno;  Ketiga, militerime radikal, yang memang selama pemerintahan Gus Dur merasa khawatir akan dibongkar skandal korupsinya selama masa Orde Baru. Dengan begitu maka mereka ikut mendukung  Megawati, sementara Mega sendiri juga memiliki kepentingan yang sama.

Walhasil, ujung dari semua rekayasa politik untuk menjatuhkan Gus Dur adalah akumulasi dan persekongkolan kepentingan yang mengkristal menjadi satu. Sayang Gus Dur kurang peduli dan kurang perhitungan dengan semua ini. Akhirnya ia harus menyerah “kalah”, seperti yang ia akui sendiri, bahwa  ternyata mereka kuat. Tapi, apapun resikonya  ibarat main sepak bola, Gus Dur telah melakukan tendangan finalti yang maksimal, soal meleset itu sebuah resiko bermain bola (bola politik), dan sebuah resiko pula, jika wasitnya (Bagir Manan) sudah sejak semula memihak lawan Gus Dur. Pupuslah sudah reformasi yang hendak di-goal-kan Gus Dur. Dan bukti terkini dari itu semua adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa  GOLKAR tidak terlibat dalam kasus korupsi dan oleh karena itu tidak bisa dibubarkan. Tragis, dan sepontan para pengunjung yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat langsung melemparkan ayam betina di tengah persidangan sebagai bentuk dari rasa  kekecewaan mereka yang amat berat. Lantas, indikasi lain dari bangkitnya kembali militerisme ini adalah suasana yang semakin mencekam di beberapa daerah dengan tindakan para aparat keamanan yang semakin represif tidak lama setelah dijatuhkannya Gus Dur. Pupuslah sudah reformasi yang hendak kita idam-idamkan bersama. Kondisi semacam ini akan terulang  seperti masa pemerintahan Soeharto yang menjadikan rakyat semakin apatis dan kembali pada kondisi floating mass.

————–

*Drs. M. Zainuddin, MA. adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri Malang dan Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Umat (LSPU-Gnosis) di Malang.

(Membongkar Wacana Fundamentalisme Agama)

Runtuhnya komunisme di Eropa Barat dan terkoyaknya ideologi Marxis di Uni Soviet pada tahun 1990–an telah memunculkan spekulasi para pengamat politik tentang “musuh baru yang bakal dihadapi Amerika”. Kekuatan ideologi apa yang akan menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi liberal di  negara-negara Barat  menuju pembangunan dunia secara global? Jawabnya ternyata fundamentalisme agama. (E. Marty dan Appleby, 1999: 108). Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang bisa lahir dari semua agama dimana dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah: fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Kristen dan seterusnya.

Pada umumnya para ahli memandang, bahwa fundamentalisme adalah paham  yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Dalam agama Kristen, fundamentalisme muncul karena ingin membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali kepada teks kitab Suci (Bibel).

Dalam sebuah pertemuan di Niagara pada tahun 1895, kalangan geraja mengeluarkan memorandum yang terkenal dengan lima poin fundamentalisme (the five points of fundamentalism ), yaitu : (1) kitab suci tidak dapat salah kata demi kata, (2) penegasan ketuhanan Yesus, (3). kelahiran Yesus dari ibu perawan (4) penegasan teori penebusan dosa (5) kebangkitan serta kehadiran Yesus kembali secara fisik (Ka’bah dan M. Said, 1987: 33).

Dalam perspektif Islam, fundamentalisme  juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam yang sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyah yang bermaksud ingin “memurnikan“ ajaran Islam dari segala bentuk tahayul, khurafat dan bid’ah. Tetapi perkembangan lebih lanjut kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif, bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irrasional dan selalu dikaitkan  dengan gerakan-gerakan dan revolusi, seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khumaini di Iran, Hasan al- Banna, Sayid Qutub di Mesir dan seterusnya. Sebagian orang juga menilai, bahwa fundamentalisme adalah kelompok yang melawan tatanan  politik yang ada. Oleh sebab itu kelompok oposisi Islam sering dianggap sebagai fundamentalis. Di lain pihak kelompok ini juga dianggap sebagai gerakan subversif (Martin, 1992: 1).

Fundamentalisme Islam, populer di kalangan Barat setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Menurut E.Marty (1999), ada dua prinsip fundamentalisme: pertama, memiliki prinsip perlawanan (opposition), yaitu perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernisme, sekularisme maupun westernisme. Kedua, adalah penolakannya terhadap heurmenetika. Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Menurut kelompok ini, teks harus dipahami sebagaimana adanya karena nalar dianggap tak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu kelompok ini juga disebut tekstualis, skriptualis.

Fundamentalisme = kekerasan?

Kenapa gerakan fundamentalisme agama selalu dikaitkan dengan kekerasan dan pemberontakan? Karena dalam upaya mewujudkan cita-citanya, gerakan ini tidak jarang menempuh jalan kekerasan. Jika gerakan ini beraksi maka pertumpahan darah hampir dipastikan tak terelakkan dan ini terjadi karena adanya pemahaman dan keyakinan yang mendasari “ajaran” agama tersebut yang dianggap paling benar (normatif-ideologis). Keyakinan ini berlaku pada  semua sekte agama baik Islam (Sunni, Syi’i), Yahudi, Katholik maupun yang lainnya.

Gerakan kelompok yang berada dalam negara agamis (seperti: Iran, Srilangka, Afganistan, Libanon, Saudi Arabia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab), menurut E. Marty bersifat revolusioner dan bertujuan untuk mengusir hegemoni asing yang akan berlangsung lama. Sebaliknya di negara-negara sekuler (seperti: Amerika dan Eropa) bertujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah.

Fundamentalisme agama disamping memiliki potensi besar terhadap gerakan revolusi juga memiliki potensi konflik antar agama bahkan intern agama. Hal ini terkait dengan doktrin agama yang mereka pahami dan adanya perbedaan yang tajam dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi maupun sistem nilai itu sendiri. Masing-masing kelompok mengklaim paling benar sendiri. Lihat saja misalnya konflik antar kelompok Hisbullah dan Amal di Libanon, Syi’i dan Sunni, Hindu dan Budha di Srilangka serta Yahudi dan Kristen di Israel.

Fundamentalisme atau Reduksionisme?

Kelompok fundamentalis selalu resisten terhadap sekularisme. Namun ironisnya, ketika sudah berhasil memenangkan aksinya mereka tidak dapat melepaskan diri dari sekularisme tersebut. Hal ini dapat dilihat di Iran dan Srilangka kaun fundamentalis tidak bisa lepas dari proses manfaat sekularisasi, bahkan di Srilangka, Afganistan dan Iran para pemimpin kelompok fundamentalis telah akrab dengan produk sekuler dan doktrin Marxis. Di Israel kelompok fundamentalis Gush Emunies juga menerapkan cara–cara Marxis meskipun mereka tidak sejalan (E. Marty, dalam Imam,1999: 110).

Masih relevankah memberi cap fundamentalis terhadap sebuah kelompok agama yang hanya sekadar agresif terhadap aksinya? Sekarang istilah fundamentalisme lebih sederhana diberikan orang. Asal sebuah kelompok tersebut sering melakukan aksi dan banyak menggelar tabligh akbar dengan mengatasnamakan agama secara formal, maka kelompok tersebut dianggap sebagai fundamentalis. Meminjam terminologi Arkoun, lebih tepat kelompok ini disebut kelompok Islamaway atau Ushulawy (menggunakan w/wawu), bukan Islamy atau Uhuly.

Adalah pemikir Islam moderen Mohammed Arkoun, mencoba memberikan istilah fundamentalisme ini dengan ungkapan yang berbeda, yaitu: Ushulawy atau Ushulawiyah (menggunakan huruf w/wawu). Arkoun menggunakan dua istilah baru: Islamawy atau Islamawiyah untuk islamisme dan Ushulawy atau Ushulawiyah untuk fundamentalisme. Menurut Arkoun, Islamawy/Islamawiyah bermakna penggunaan keyakinan atau pandangan pemikiran secara berlebihan. Adapun istilah Islamy (tanpa w)  bermakna adanya kesederhanaan sikap yang tetap fleksibel dan inklusif dalam aspek pemikiran dan intelektualitas. Menurut Arkoun, pejuang Islamawy/Islamawiyah menggunakan ungkapan secara leksikal/harfiah untuk tujuan politisnya dan mengambil unsur dari sana sini untuk mempermainkan imajiner politis para pejuang yang bertujuan untuk memobilisir rakyat. Seperti juga istilah Islamy, istilah Ushuly, menurut Arkoun,  mengacu kepada sesuatu yang positif dan mendorong kita kepada sejarah pemikiran Islam di saat munculnya literatur ushul: Ushul ad-Din dan Ushul al-Fiqh. Wacana Islamawy menggunakan jenis pemikiran yang semaunya atau melakukan distorsi (Lihat Arkoun dalam Jauhari et.al., 1999: 67-68).

Oleh sebab itu istilah fundamentalisme hemat penulis, justru harus dibongkar atau didefinisikan ulang (redefine). Penamaan sebuah gerakan Islam yang tidak tepat justru akan berakibat fatal terhadap Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam yang selama ini dikaitkan dengan gerakan kekerasan atau pemberontakan adalah kekeliruan besar dan mereduksi nilai Islam itu sendiri. Menurut penulis, istilah fundamentalisme dan radikalisme lebih tepat diberikan kepada pemikir Islam seperti: Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi, An-Naim, Ashgar Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang selama ini memiliki pemikiran keislaman yang mendasar (fundamental) dan mendalam (radix), bukan seperti Soemargono (dari partai Bulan Bintang), yang secara intelektual-keislaman masih belum dikenal dan belum menguasai banyak khazanah Islam klasik.

Oleh sebab itu pemikiran fundamentalis lebih identik dengan pemikiran substansialis. Dengan begitu maka gerakan fundamentalisme adalah gerakan inklusivisme, tidak sebaliknya, yang selama ini berkonotasi ekslusif dan tekstual-skripturalis, yang kebanyakan dari kelompok  berbasis minim pengetahuan agama.

Menurut Arkoun, penilaian yang keliru terhadap wacana fundamentalisme ini sudah lama dilakukan oleh pengamat Barat dan termasuk juga pengamat Islam sendiri. Oleh sebab itu para orientalis dan Barat pada umumnya selalu memandang Islam sebagai agama kekerasan dan identik dengan gerakan teroris.

           DAFTAR  PUSTAKA

Bruinessen, Martin Van (1992) Muslim Fundamentalism: Can it be Understood or Should be Explained a Way, Makalah.

Imam Suprayogo (1999) Reformulasi Visi Pendidikan Islam, Malang STAIN Press.

Jauhari et.al. (eds.) (1999) Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Modernisme, Surabaya, al-Fikr.

Rifyal Ka’bah & M. Said (1987) Reaktualisasi Ajaran Islam, Visi Salaf dan Moderen. Jakarta, Pustaka.