Monthly Archives: July 2015

MUHAMMADIYAH-NU DAN GERAKAN EKSTREMISME

 

Problem penanggulangan gerakan ekstremisme –saya lebih cocok menggunakan istilah ini dari pada radikalisme– memang tidak mudah, sebab gerakan ini semakin massif dan bersifat transnasional. Berkali-kali penanggulangan yang dilakukan oleh TNI-Polri maupun Densus 88 selama ini masih bersifat sporadis. Terkesan bak bermain game, begitu sasaran muncul langsung tembak. Padahal pola gerakan ekstremisme ini bersifat ideologis dan massif. Oleh sebab itu tidak cukup hanya dengan penanggulangan seperti yang dilakukan oleh Densus 88 selama ini, maka perlu penanggulangan secara ideologis pula. Namun, jika penanggulangan gerakan ini tepat sasaran, maka tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

Muhammadiyah dan NU merupakan gerakan sosial-keagamaan yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Organisasi tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi dan bahkan pola pikir dan gaya hidup warga bangsa. Oleh sebab itu, sebetulnya tidak mudah menghilangkan atau merubah pola pikir dan gaya hidup yang sudah mendarah daging ini. Gerakan penetrasi dari luar tidak akan begitu saja dapat mempengaruhi mereka, kecuali hanya bersifat sesaat dan pragmatis. Lihat saja, bagaimana para anggota gerakan ekstremisme itu adalah mereka yang direkrut dari kalangan muda, berpendidikan rendah dan anak-anak yang kurang luas pergaulannya.

Muhammadiyah-NU, meski pada aspek tertentu berbeda (ikhtilaf), tetapi tidak pada aspek doktrin kenegaraannya. Pada aspek ini mereka memiliki visi yang sama, mempertahankan NKRI. Dengan demikian, organisasi keislaman yang tidak membela NKRI berarti melawan arus besar (mainstream) dua organisasi Islam Indonesia tersebut. Apalagi NU nyata-nyata selalu mengusung wacana besar “Islam kultural” khas Indonesia, bahkan dalam Muktamarnya, 1-5 Agustus nanti, tema besar yang diusung adalah “Islam Nusantara”, jelas ini merupakan penegasan, bahwa keislaman NU adalah keislaman genuin Indonesia. Meski Muhammadiyah adalah organisasi Islam puritan, namun puritanisme Muhammadiyah tetap menolak ekstremisme dan penetrasi ideologi keislaman transnasional yang melakukan kekerasan atas nama agama sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS dan kelompok Islam lain yang sejalan dengannya. Perbedaan Muhammadiyah-NU lebih pada persoalan hukum Islam (Baca: Fiqh) yang bersifat trivial, furu’iyyah-khilafiyyah, bukan teologis-fundamental, menyangkut doktrin kenegaraan. Sementara itu NU dengan doktrin tawazun, tawassuth dan tasamuh-nya tetap menolak penetrasi ideologi Barat yang transnasional, dan segala macam bentuk kekerasan yang berbau agama, bahkan NU sering melakukan advokasi-advokasi terhadap kelompok agama atau aliran lain yang termarginalkan dan terdiskriminasi, seperti Ahmadiyah dan Syi’ah. Islam Nusantara jelas menegaskan adanya bentuk pembelaan terhadap kehidupan keberagamaan (Islam) di Indonesia yang sarat dengan budaya dan tradisi lokal yang berkembang. Namun bukan berarti bahwa akomodasi NU terhadap budaya dan tradisi tersebut  menegaskan bahwa keislaman NU identik dengan budaya dan tradisi yang sudah mengakar itu, melainkan lebih merupakan bentuk dari pola dan pendekatan yang bersifat ngemong atau pola dan pendekatan yang persuasif-akomodatif dalam berdakwah, atau dengan istilah lain “islamisasi” tradisi dan budaya, dan ini pada umumnya berada pada masyarakat desa. Sesungguhnya ini juga tidak berbeda dengan Muhammadiyah, yang melakukan “islamisasi” di kalangan masyarakat kota.

Sesungguhnya islamisasi Muhammadiyah-NU merupakan sharing islamisation, pembagian wilayah garap, dan ini seperti merupakan kesepakatan tidak tertulis dalam pembagian wilayah islamisasi di Indonesia. Oleh sebab itu hal ini justru merupakan modal besar Islam Indonesia dalam pembagian wilayah dakwah, tidak perlu dipermasalahkan. “Islam berkemajuan” dan “Islam Nusantara” yang diusung dalam tema Muktamar kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memang perlu dirumuskan secara baik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai platform wawasan keislaman Indonesia ke depan dan pembangunan Indonesia secara bersamaan.

Tantangan Lebih Kompleks

Muhammadiyah-NU harus menjadi organisasi Islam Indonesia yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia, tidak hanya dulu, melainkan kini dan yang akan datang. Sebab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Kontribusi Muhammadiyah-NU tentu menjadi harapan semua warga bangsa untuk menentukan nasib Indonesia ke depan.

Era global menuntut masyarakat memiliki pandangan (world-view) yang lebih luas dan bidang garap yang lebih bersifat mondial dan humanistik. Ideologi dan bahkan agama dituntut mampu melakukan proyek atau bidang garap seperti ini, jika tidak maka ideologi dan agama akan ditinggalkan oleh manusia. Era global menuntut relasi sosial berbasis pada pertimbangan kemanusiaan, bukan golongan dan sektarian, ini artinya bahwa ideologi dan agama dituntut mampu mengedepankan dan merumuskan konsep kemanusiaan dan sosialnya secara komprehensif dan universal melintasi batas etnisitas, sekte, ideologi dan agama itu sendiri. Dalam era global, semua organisasi sosial-keagamaan tidak bisa lepas dari bidang garap yang terkait dengan kelompok-kelompok interest-group seperti petani, buruh, nelayan dan sebagainya. Nah, bagaimanakah Muhammadiyah-NU menghadapi persoalan ini? Bagaimana dengan watak Muhammadiyah yang puritan, elitis dan anti tradisi, mampu hidup berdampingan dengan tradisi dan budaya masyarakat global dan multikultural? Haruskah Muhammadiyah bertahan dengan watak aslinya, atau bersedia melakukan adaptasi dan akomodasi dengan tuntutan budaya yang ada?

Secara ideologis, Muhammadiyah mengklaim diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang puritan dan anti TBC (takhayul, bid’ah dan khurafat). Konsekuensi dari ini semua adalah, Muhammadiyah tidak bisa tidak harus tegas melawan budaya yang mengakar dalam masyarakat, terutama di Jawa. Selama ini gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah masih berkutat pada persoalan di atas. Kalaupun ada pembaruan, belum memiliki arti yang substantif. Resiko organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah yang anti tradisi ini memang tidak kecil, sebab tradisi dan budaya dalam suatu masyarakat memiliki akar yang luar biasa kuatnya. Oleh sebab itu, untuk merubahnya perlu waktu dan pendekatan yang akomodatif dan toleran. Lebih dari itu ia harus melintas batas agama. Misalnya saja, keberanian untuk memprakarsai dialog antarumat beragama, doa bersama dan sebagainya. Beranikah Muhammadiyah melakukan gerakan lebih jauh seperti itu? Sementar itu NU harus dapat melakukan terobosan-terobosan, baik di bidang hukum, politik maupun pemikiran keislamannya. Program-program peningkatan peberdayaan ekonomi haruslah menjadi concern yang serius, sebab mayoritas jama’ah NU berada dalam masyarakat desa yang masih memerlukan uluran tangan elitnya.

Dalam era global dan multikultral, Muhammadiyah-NU sudah saatnya untuk terus melakukan evaluasi dan reorientasi dalam melakukan pembaruannya. Sebab, bagaimanapun kondisi objektif masyarakat dan konteks sosial harus dilihat secara cermat untuk melakukan dakwah ke depan. Kecenderungan-kecenderungan untuk lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat trivial, khilafiyah dan furuiyyah sudah saatnya untuk dihilangkan. Persoalan yang lebih besar, seperti kepekaaan terhadap problem-problem sosial: masalah hak-hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kemiskinan dan seambrek isu-isu sosial lainnya merupakan lahan garap yang mendesak yang mesti dilakukan dan diprioritaskan oleh organisasi sosial Islam seperti Muhammadiyah-NU ini. Karena kita menyadari, bahwa selama ini secara empirik lembaga-lembaga Islam masih belum memiliki kekuatan yang berarti jika dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan bisnis maupun politik yang ada. Kita sadar, bahwa pusat-pusat kebudayaan dan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh sekarang ini bukan berada pada lembaga Islam, melainkan ada pada dunia bisnis dan politik. Dalam setting seperti ini lembaga sosial kemasyarakatan Islam terancam oleh subordinasi. ***

 

 

NU, ASWAJA DAN PROBLEM PEMAHAMAN ISLAM

Sebelum mendiskuksikan topik di atas lebih jauh, yang perlu dijelaskan di sini adalah mengenai pengertian Ahlussunnah wal Jama’ah (yang selanjutnya disingkat ASWAJA). Apa yang dimaksud Aswaja di sini adalah sebuah kelompok atau gerakan dalam sejarah, yang bisa dipahami sebagai sebuah doktrin yang telah dirumuskan (dari aspek teologis) oleh Al-Asy’ari di Bashrah, Al-Maturidi di Samarkand dan At-Thahawi di Mesir. Setidaknya inilah yang  dianggap “paling” representatif dalam menjabarkan dan mengimplementasikan ASWAJA dalam pengertian  ma ana ‘alaihhi wa ashabi sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi itu (meski riwayat hadis tersebut masih debatable, ikhtilaf).

Pengertian ASWAJA tersebut dalam sejarah pemikiran Islam kemudian berkembang menjadi sebuah sekte atau gerakan vis a vis Mu’tazilah maupun Syi’ah. Kalau kita telaah sejarah, bahwa kemunculan ASWAJA sebagai kelompok adalah lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kelompok Mu’tazilah yang dianggap “sesat” karena terlalu mendewakan akal daripada wahyu. Dari benih perbedaan “peran akal” inilah yang kemudian berlanjut pada perbedaan di hampir seluruh problema teologis antara keduanya. Dan perlu diketahui, bahwa perbedaan itu berkisar pada persoalan-persoalan metafisik yang bersifat spekulatif dan relatif misalnya perbedaan tentang “apakah Tuhan itu bisa dilihat di akhirat nanti”, “apakah Tuhan punya tangan atau kekuasaan”, “apakah al-Qur’an itu qadim atau baru (hadis)”, dan seterusnya.

Itulah pengergian ASWAJA sebagai fenomena gerakan dalam sejarah pemikiran Islam. Kemudian secara spesifik lagi, NU membuat rumusan ASWAJA sebagai mazhab yang dalam berakidah mengikuti salah satu imam al-Asy’ari dan al-Maturidi; dalam ubudiyah mengikuti salah satu imam empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti salah satu imam al-Junaidi atau al-Ghazali.

Islam sebagai agama yang memuat ajaran-ajaran untuk menjadi pegangan hidup manusia  termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadis atau Sunnah Rasul. Al-Qur’an sebagai wahyu yang memuat ajaran-ajaran tidak bisa dipahami dengan baik tanpa melalui pemahaman yang baik pula. Di sini yang bisa menjelaskan dan menterjemahkan al-Qur’an secara tepat adalah Rasul itu sendiri. Oleh sebab itu pada saat Rasul masih hidup segala persoalan yang berkaitan dengan agama dapat dijelaskan oleh beliau, sebab apa yang diucapkan oleh Rasul adalah wahyu juga. Hadis atau sunnah sendiri berfungsi sebagai penjelas dan petunjuk-petunjuk yang belum termaktub dalam al-Qur’an. Tetapi begitu Rasul meninggal maka persoalan agama menjadi pekerjaan rumah umat untuk bisa memahami sendiri melalui ijtihadnya masing-masing. Persoalan-persoalan yang muncul setiap kurun sangat beragam dan bertambah kompleks sementara tidak seluruh aturan-aturan hukum bisa diketahui secara langsung dari nash al-Qur’an maupun al-Hadis atau al-Sunnah. Di sinilah maka peran ijtihad sangat penting. Tetapi karena tidak semua orang mampu melakukan ijtihad, maka yang lain bisa mengikuti imam mujtahid atau aimmat al-mazhab, yaitu mengiuti aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh imam mujtahid atau mazhab tersebut.

Dalam tradisi NU, bermazhab itu ada dua kategori, yaitu bermazhab secara qauli dan bermazhab secara manhaji. Bermazhab seara qauli adalah mengikuti mazhab dari segi hukum yang sudah jadi (produk) dan bermazhab secara manhaji adalah mengikuti mazhab dari segi pola pikir (manhaj al-fikr), sebagai sebuah proses bukan produk.

Bermazhab scara qauli tidak selamanya bisa dipertahankan sebab pengambilan keputusan hukum (produk hukum) oleh seorang imam atau sekelompok imam mujtahid tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya (sosial, budaya, geografi, politik dst), sementara zaman terus berubah dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu.

Dalam era modern seperti sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, perubahan sosial begitu cepat dan problem-problem sosial pun semakin kompleks, maka ketentuan-ketentuan hukum (baca: doktrin) yang telah dirumuskan ASWAJA yang bersifat qaul atau aqwal tidak selamanya mampu menjawab problem dan tantangan zaman tersebut, maka yang harus segera dilakukan adalah merujuk mazhab secara manhaji,  atau harus berani mencari alternatif lain dari ketentuan-ketentuan mazhab yang selama ini dijadikan frame of reference, sebab kalau tidak yang terjadi adalah kemandekan berpikir dan tidak berani mengeluarkan keputusan-keputusan hukum  baru yang menjadi tuntutan masyarakat. Tradisi me-mauqufkan masalah hukum menjadi trend jam’iyah NU karena regiditas –untuk tidak mengatakan fanatik– dalam mengikuti salah satu mazhab. Ini yang menyangkut masalah fiqh.

Di bidang teologi, banyak doktrin-doktrin yang kadang-kadang juga perlu kita tinjau ulang. Oleh sebab itu yang berlu kita sadari, bahwa ASWAJA itu merupakan pola pikir (manhaj al-fikr) yang sebagian relevan dan sebagian lain mungkin perlu dikaji ulang (baca: rekonstruksi). Kita tidak bisa memaksakan ASWAJA sebagai teologi kemapanan (estabilished), tetapi ia merupakan khazanah, turats yang tidak selalu benar adanya. Dengan begitu, maka ASWAJA sebagai manhaj al-fikr tidak lain adalah proses dinamika pemikiran yang terus berkembang dan tidak pernah selesai.

Kini saatnya kita mengembangkan pemikiran-pemikiran teologis yang menyentuh pada persoalan-persoalan praktis yang terjadi di masyarakat dan kepentingan umat manusia. Pemikir-pemikir teologi yang bersifat idealis dan cenderug mengusik Zat Tuhan perlu segera dibalik untuk lebih cenderung antroposentris dan populis (at-tafkir fi khalqillah la fi dzatillah). Pemikiran-pemikiran teologis klasik (Hassan Hanafi memakai istilah tradisional), baik pemikiran teologi Mu’tazilah maupun Asy’ariyah banyak disorot oleh pemikir-pemikir kontemporer seperti Iqbal, Abduh, Arkoun dan Hassan Hanafi. Misalnya konsep al-Ghazali dianggap tidak relevan lagi dengan realitas keilmuan yang  berkembang dewasa ini. Pemikiran kausalitas kalam al-Asy’ari tidak kondusif untuk menumbuhkan etos kerja keilmuan baik dalam wilayah kosmologi maupun humaniora (lihat, Amin Abdullah 1994: al-Baghdadi: 330). Seperti yang dikatakan Tolchah Hasan (1994: 6), setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bagi pengikut mazhab, yaitu : mengikuti kebenaran ajaran, mengetahui hakikat realitas yang terjadi, dan mengadaptasikan yang satu dengan yang lain secara proporsional.

Harap maklum jika pemikiran teologis klasik begitu melambung jauh dan bersifat metafisik-spekulatif. Karena memang sumber inspirasinya berasal dari Platonis dan Neo-Platonis baik pemikiran Asy’ariyah maupun  Mu’tazilah. Oleh karena itu, Hassan Hanafi (1999:7) berbeda dengan para pemkir Islam pada umumnya, memberikan pengertian teologi bukan ilmu tentang ketuhanan yang menurut pengertian epistemologisnya terdiri dari logos dan theos, namun ia merupakan ilmu perkataan (ilmu kalam). Karena menurutnya person Tuhan tidak tunduk pada ilmu. Teologi dimaknai sebagai antropologi yang berarti ilmu tentang manusia, ilmu yang merefleksikan konflik-konflik sosial politik dan sebuah masyarakat berkepercayaan.

Apa yang dikehendaki Hassan Hanafi ini  adalah sebuah obsesi untuk menjadikan teologi sebagai ilmu yang membawa nilai guna bagi umat, bukan sekadar teologi yang tak memiliki wawasan sosial. Oleh sebab itu penulis sendiri cenderung jika teologi itu dipahami sebagai ilmu agama secara umum yang juga memiliki orientasi antropo-sosiologis maupun kosmologis. Dengan demikian teologi tersebut akan selalu bermakna bagi pemecahan problem-problem kemanusiaan modern, semoga***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIAI DAN PILKADA

 

Fenomena menarik yang terjadi di kalangan kiai akhir-akhir ini adalah menyangkut keterlibatan mereka di dunia politik praktis, terutama pada musim Pilkada seperti sekarang ini. Kiai menjadi sarana dan media penting untuk dijadikan sebagai tim sukses pencalonan tersebut. Fenomena seperti ini sebetulnya bukan hal yang luar biasa untuk konteks dunia politik modern. Apapun yang bisa dilakukan mesti dilakukan demi tujuan yang ingin digapai, karena politik tidak lepas dari persoalan spikulasi dan untung-rugi. Jangankan kiai kota, kiai desa pun dijadikan sasaran penting untuk menggolkan maksud dan tujuannya, karena para kiai dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakatnya.

Pergeseran Otoritas Kiai
Dalam setting sosial Indonesia yang begitu cepat berubah seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat sudah sedemikian varian, seiring dengan terbukanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan proses globalisasi. Dari aspek ini seringkali melahirkan kesadaran baru terhadap persepsi kepemimpinan, yaitu dari kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif. Gambaran sikap masyarakat terhadap kepatuhan kiai dan penguasa juga tidak mudah untuk diukur secara pasti. Memang dalam hal-hal tertentu sebagian masyarakat masih memiliki kepatuhan terhadap kiai bahkan tanpa reserve, misalnya dalam soal fatwa agama (sebut saja soal memilih jodoh). Tetapi tidak demikian dengan politik, otoritas kiai sudah mulai bergeser. Pergeseran otoritas kiai ini juga diakibatkan oleh pemahaman masyarakat yang semakin kritis dalam merespon doktrin agama. Disamping itu, pudarnya otoritas kiai ini juga disebabkan oleh keterlibatan mereka yang terlalu jauh memasuki wilayah politik secara tidak profesional. Lihat saja misalnya, Gus Dur yang sering kali tidak digubris kebijakan politiknya oleh warga NU. Konflik Gus Dur dengan kelompok Hasyim Muzadi di satu sisi dan dengan kelompok Alwi Syihab di sisi lain jelas menunjukkan kredibilitas seorang tokoh yang sedang menurun, demikian juga konflik antara kiai dengan santri menunjukkan hal yang sama. Hatta yang disebut dengan kiai khas pun menjadi tidak istimewa karena keterlibatan mereka ke dunia politik yang tidak tidak mengutamakan moralitas (baca: karena vested interest). Banyak pesantren yang tidak memiliki wibawa hanya karena kiainya terlalu jauh memasuki dunia politik dan dekat dengan penguasa. Kiai yang dulu dianggap sangat disegani dan memiliki kharisma, lantaran ia “berulah”, maka terbalik di-candra oleh masyarakatnya. Pengalaman segala jenis pemilu di Indonesia sudah seringkali dilakukan, masyarakat sudah semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Orang awam pun sudah mafhum, jika mereka merasa tidak ada yang cocok untuk dipilih lebih baik golput. Pada tahap seperti ini, sebetulnya terjadi apatisme dalam masyarakat dan ini memperburuk citra perpolitikan di Indonesia. Atau kalau tidak begitu, yang terjadi adalah memilih calon yang memberikan keuntungan secara materi, money politic kemudian berkembang luas, dan budaya ini lebih buruk lagi. Kiai pun seringkali terjebak pada permainan politik ini. Lantas bagaimana seharusnya kiai berpolitik?

Kiai dan Politik
Persoalan keterlibatan kiai dalam berpolitik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan secara konseptual bersifat polyinterpretable. Bahwa pilihan kiai untuk ikut atau tidak terjun ke dunia politik tergantung kepada persoalan konsep tersebut.
Masalahnya sekarang, bagaimana seharusnya kiai bersikap dalam politik praktis? Lepas dari perdebatan konseptual soal poliinterpretasi terhadap relasi antara Islam dan politik tadi, seharusnya kiai tetap mengemban misi amar ma’ruf nahi munkar. Tentu dengan caranya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Amar ma’ruf nahi munkar sebetulnya tugas yang paling utama seorang kiai dalam melakukan transformasi sosial. Di dalamnya menyangkut persoalan penegakan terhadap keadilan, penegakan hak-hak asasi manusia dan demokratisasi, serta perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dan segala macam bentuk tirani dan kezaliman. Di sinilah sebetulnya kiai harus bereperan. Jika konsep demikian ini dipahami, saya kira tidak ada lagi seorang “kiai” yang mau menjadi tangan panjang penguasa yang korup, yang disebut oleh al-Ghazali sebagai ulama su’ (ulama buruk).
Komitmen kiai terhadap persoalan-persoalan bangsa harus tetap dijaga sebagai bentuk dari sikap ketundukan terhadap Tuhan. Dengan demikian berpolitik adalah menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai inilah yang harus tegak di dalam setiap masyarakat sehingga jauh dari praktik-praktik KKN. Saya kira Gus Dur benar –secara teoretik– ketika menegaskan, “bahwa Islam menjadi besar jika mengutamakan politik sebagai moralitas, bukan politik sebagai institusi dan kepentingan pribadi”. Dan itulah sesungguhnya yang diemban oleh Nabi dalam risalahnya. Apa pun namanya yang dipraktikan Nabi dalam memimpin umat di Madinah sebetulnya tidak lepas dari urusan penegakan moral tersebut (Innama buistu liutammima husn al-akhlaq).
Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan relasi antara kiai, masyarakat dan penguasa? Dalam hal relasi antara masyarakat, kiai dan penguasa, persoalannya sebetulnya ada pada “kerjasama antara kiai dan penguasa (ulama’ dan umara’). Jika kerjasama yang dilakukan adalah menyangkut persoalan sosial-kemasyarakatan (keumatan) –bukan kolusi dan legitimasi terhadap kemunkaran yang dilakukan penguasa– saya kira justru yang dibutuhkan sekarang ini. Itulah perlunya “reposisi ulama”. Kiai harus memposisikan diri sebagai kontrol kekuasaan, penyeiimbang hegemoni penguasa, dan penegak moral sebagaimana posisi setiap utusan Allah itu, bukan sebaliknya, menjadi broker politik. Jika kesadaran ini terwujud dalam setiap elit agama (kiai), maka kemungkinan untuk mengembalikan citra politik kiai yang selama ini minor akan segera sirna. Wallahu a’lam bis-shawab.

AGAMA DAN KEKERASAN (Membongkar Wacana Fundamentalisme Agama)

Runtuhnya komunisme di Eropa Barat dan terkoyaknya ideologi Marxis di Uni Soviet pada tahun 1990–an telah memunculkan spekulasi para pengamat politik tentang “musuh baru yang bakal dihadapi Amerika”. Kekuatan ideologi apa yang akan menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi liberal di negara-negara Barat menuju pembangunan dunia secara global? Jawabnya ternyata fundamentalisme agama. (E. Marty dan Appleby, 1999: 108). Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang bisa lahir dari semua agama dimana dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah: fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Kristen dan seterusnya.
Pada umumnya para ahli memandang, bahwa fundamentalisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Dalam agama Kristen, fundamentalisme muncul karena ingin membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali kepada teks kitab Suci (Bibel).
Dalam sebuah pertemuan di Niagara pada tahun 1895, kalangan geraja mengeluarkan memorandum yang terkenal dengan lima poin fundamentalisme (the five points of fundamentalism ), yaitu : (1) kitab suci tidak dapat salah kata demi kata, (2) penegasan ketuhanan Yesus, (3). kelahiran Yesus dari ibu perawan (4) penegasan teori penebusan dosa (5) kebangkitan serta kehadiran Yesus kembali secara fisik (Ka’bah dan M. Said, 1987: 33).
Dalam perspektif Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam yang sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyah yang bermaksud ingin “memurnikan“ ajaran Islam dari segala bentuk tahayul, khurafat dan bid’ah. Tetapi perkembangan lebih lanjut kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif, bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irrasional dan selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan dan revolusi, seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khumaini di Iran, Hasan al- Banna, Sayid Qutub di Mesir dan seterusnya. Sebagian orang juga menilai, bahwa fundamentalisme adalah kelompok yang melawan tatanan politik yang ada. Oleh sebab itu kelompok oposisi Islam sering dianggap sebagai fundamentalis. Di lain pihak kelompok ini juga dianggap sebagai gerakan subversif (Martin, 1992: 1).
Fundamentalisme Islam, populer di kalangan Barat setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Menurut E.Marty (1999), ada dua prinsip fundamentalisme: pertama, memiliki prinsip perlawanan (opposition), yaitu perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernisme, sekularisme maupun westernisme. Kedua, adalah penolakannya terhadap heurmenetika. Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Menurut kelompok ini, teks harus dipahami sebagaimana adanya karena nalar dianggap tak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu kelompok ini juga disebut tekstualis, skriptualis.

Fundamentalisme = kekerasan?
Kenapa gerakan fundamentalisme agama selalu dikaitkan dengan kekerasan dan pemberontakan? Karena dalam upaya mewujudkan cita-citanya, gerakan ini tidak jarang menempuh jalan kekerasan. Jika gerakan ini beraksi maka pertumpahan darah hampir dipastikan tak terelakkan dan ini terjadi karena adanya pemahaman dan keyakinan yang mendasari “ajaran” agama tersebut yang dianggap paling benar (normatif-ideologis). Keyakinan ini berlaku pada semua sekte agama baik Islam (Sunni, Syi’i), Yahudi, Katholik maupun yang lainnya.
Gerakan kelompok yang berada dalam negara agamis (seperti: Iran, Srilangka, Afganistan, Libanon, Saudi Arabia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab), menurut E. Marty bersifat revolusioner dan bertujuan untuk mengusir hegemoni asing yang akan berlangsung lama. Sebaliknya di negara-negara sekuler (seperti: Amerika dan Eropa) bertujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah.
Fundamentalisme agama disamping memiliki potensi besar terhadap gerakan revolusi juga memiliki potensi konflik antar agama bahkan intern agama. Hal ini terkait dengan doktrin agama yang mereka pahami dan adanya perbedaan yang tajam dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi maupun sistem nilai itu sendiri. Masing-masing kelompok mengklaim paling benar sendiri. Lihat saja misalnya konflik antar kelompok Hisbullah dan Amal di Libanon, Syi’i dan Sunni, Hindu dan Budha di Srilangka serta Yahudi dan Kristen di Israel.
Fundamentalisme atau Reduksionisme?
Kelompok fundamentalis selalu resisten terhadap sekularisme. Namun ironisnya, ketika sudah berhasil memenangkan aksinya mereka tidak dapat melepaskan diri dari sekularisme tersebut. Hal ini dapat dilihat di Iran dan Srilangka kaun fundamentalis tidak bisa lepas dari proses manfaat sekularisasi, bahkan di Srilangka, Afganistan dan Iran para pemimpin kelompok fundamentalis telah akrab dengan produk sekuler dan doktrin Marxis. Di Israel kelompok fundamentalis Gush Emunies juga menerapkan cara–cara Marxis meskipun mereka tidak sejalan (E. Marty, dalam Imam,1999: 110).
Masih relevankah memberi cap fundamentalis terhadap sebuah kelompok agama yang hanya sekadar agresif terhadap aksinya? Sekarang istilah fundamentalisme lebih sederhana diberikan orang. Asal sebuah kelompok tersebut sering melakukan aksi dan banyak menggelar tabligh akbar dengan mengatasnamakan agama secara formal, maka kelompok tersebut dianggap sebagai fundamentalis. Meminjam terminologi Arkoun, lebih tepat kelompok ini disebut kelompok Islamaway atau Ushulawy (menggunakan w/wawu), bukan Islamy atau Uhuly.
Adalah pemikir Islam moderen Mohammed Arkoun, mencoba memberikan istilah fundamentalisme ini dengan ungkapan yang berbeda, yaitu: Ushulawy atau Ushulawiyah (menggunakan huruf w/wawu). Arkoun menggunakan dua istilah baru: Islamawy atau Islamawiyah untuk islamisme dan Ushulawy atau Ushulawiyah untuk fundamentalisme. Menurut Arkoun, Islamawy/Islamawiyah bermakna penggunaan keyakinan atau pandangan pemikiran secara berlebihan. Adapun istilah Islamy (tanpa w) bermakna adanya kesederhanaan sikap yang tetap fleksibel dan inklusif dalam aspek pemikiran dan intelektualitas. Menurut Arkoun, pejuang Islamawy/Islamawiyah menggunakan ungkapan secara leksikal/harfiah untuk tujuan politisnya dan mengambil unsur dari sana sini untuk mempermainkan imajiner politis para pejuang yang bertujuan untuk memobilisir rakyat. Seperti juga istilah Islamy, istilah Ushuly, menurut Arkoun, mengacu kepada sesuatu yang positif dan mendorong kita kepada sejarah pemikiran Islam di saat munculnya literatur ushul: Ushul ad-Din dan Ushul al-Fiqh. Wacana Islamawy menggunakan jenis pemikiran yang semaunya atau melakukan distorsi (Lihat Arkoun dalam Jauhari et.al., 1999: 67-68).
Oleh sebab itu istilah fundamentalisme hemat penulis, justru harus dibongkar atau didefinisikan ulang (redefine). Penamaan sebuah gerakan Islam yang tidak tepat justru akan berakibat fatal terhadap Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam yang selama ini dikaitkan dengan gerakan kekerasan atau pemberontakan adalah kekeliruan besar dan mereduksi nilai Islam itu sendiri. Menurut penulis, istilah fundamentalisme dan radikalisme lebih tepat diberikan kepada pemikir Islam seperti: Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi, An-Naim, Ashgar Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang selama ini memiliki pemikiran keislaman yang mendasar (fundamental) dan mendalam (radix), bukan seperti Soemargono (dari partai Bulan Bintang), yang secara intelektual-keislaman masih belum dikenal dan belum menguasai banyak khazanah Islam klasik.
Oleh sebab itu pemikiran fundamentalis lebih identik dengan pemikiran substansialis. Dengan begitu maka gerakan fundamentalisme adalah gerakan inklusivisme, tidak sebaliknya, yang selama ini berkonotasi ekslusif dan tekstual-skripturalis, yang kebanyakan dari kelompok berbasis minim pengetahuan agama.
Menurut Arkoun, penilaian yang keliru terhadap wacana fundamentalisme ini sudah lama dilakukan oleh pengamat Barat dan termasuk juga pengamat Islam sendiri. Oleh sebab itu para orientalis dan Barat pada umumnya selalu memandang Islam sebagai agama kekerasan dan identik dengan gerakan teroris.

Skip to toolbar