NU DAN POLITIK PASCA ORDE BARU

Lengsernya Soeharto yang menjadi lambang berakhirnya rezim Orde Baru betul-betul membuka jalan bagi lahir dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial maupun politik di Indonesia. Ibarat saluran air, krannya telah dibuka lebar-lebar. Tidak ada lagi pengebirian ormas maupun orsospol, tidak ada istilah depolitisasi atau floating mass.

Peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi mengidealkan masyarakat yang demokratis, egaliter dan terbuka yang jauh dari hegemoni negara maupun kekuasaan. Kondisi seperti ini semakin memberikan ruang gerak kepada NU yang dipimpin oleh Gus Dur untuk terus berkibar memainkan peranannya. Langkah politik Gus Dur semakin lempang karena tidak ada hambatan yang berarti dari campur tangan luar. Oleh sebab itu tidak heran jika kemudian dengan seenaknya Gus Dur terus membuat manuver di sana sini, termasuk mendirikan PKB yang dianggap bertentangan dengan khittah 1926 itu.

II

          Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan Gus Dur tidak diduga-duga memperoleh suara yang cukup besar menduduki urutan keempat dari enam besar  dari empat puluh delapan kontestan yang ikut dalam pemilu 1999 lalu. Jika dilihat dari kelahirannya yang relatif singkat, PKB termasuk memiliki posisi teratas. Meski berada di bawah Golkar –partai yang masih dianggap pro status quo– PKB tetap memiliki posisi tawar. Bahkan kemenangan PDIP harus dianggap sebagai atas budi baik PKB. Gus Dur nampaknya merasa lebih baik bermesraan dengan Megawati ketimbang dengan Akbar Tanjung meski dengan Golkar Baru-nya.

Kedekatan PKB-PDIP membuat Golkar dan partai-partai besar Islam (PPP, PAN dan PBB) merasa khawatir. Sehingga mereka mulai saling melirik untuk berkoalisi. Kekhawatiran partai Islam terhadap kemenangan PDIP dapat dimaklumi karena menyangkut soal ideologi yang berbeda, atau persoalan  Islam versus nasionalis. Itulah kenapa kemudian muncul poros tengah yang bersikeras  menggaet PKB dan mencalonkan Gus Dur sebagai  presiden. Dari pada presidennya  Megawati yang nasionalis lebih baik Gus Dur yang santri. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Yusril Ihza Mahendra. Oleh sebab itu issu yang dicuatkan adalah persoalan di seputar sah-tidaknya kepemimpinan wanita. Pergulatan di seputar suksesi ini kemudian memposisikan PKB sebagai partai yang diuntungkan. Ibarat gadis cantik yang menjadi incaran banyak orang. Tapi apakah NU hanya cukup bangga dan senang dengan posisi seperti ini? Yang selalu menjadi rebutan OPP pada saat pemilu? Setelah itu tidak dapat apa-apa?

          III

          NU, baik menjadi partai politik atau tidak menjadi partai politik (khittah) nasibnya selama ini tidak lebih sama. Tidak mendapat imbalan yang setara. Bahkan sering diibaratkan sebagai ”orang yang berdiri dipinggir jalan yang dimintai tolong mendorong mobil mogok, dan harus berbahagia hanya dengan ucapan terima kasih”. Itu artinya, selama ini NU kalah bermain politik dengan lawan atau teman-temannya. Masa besar, peran kecil dan posisi mengambang adalah julukan yang pantas diberikan kepada NU.

Seperti kata Mahbub Junaidi (1990:184), NU tidak seharusnya dalam pemilu hanya wajib memberikan suaranya melulu tanpa bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Jika demikian yang terjadi, maka posisi NU tidak lebih dari hostess. Sebab menurut Junaidi, dalam politik itu hanya ada dua kemungkinan: memerintah atau diperintah.

Jika dilihat dalam perjalanan sejarahnya, NU punya potensi untuk menang dalam perolehan suara. Pada tahun 1971 ketika menjadi parpol, NU memperoleh 56 kursi, tetapi sesudah fusi pada tahun 1977 merosot menjadi 48 kursi dan kemudian merosot lagi pada tahun 1982. Sampai pada tahun 1999 ketika Gus Dur mendeklarasikan PKB maka NU kembali terangkat suaranya. Ini artinya, NU memang harus memiliki wadah sendiri dan tidak ikut dalam fusi.

Di bawah rezim Orde Baru memang NU tidak banyak mendapat bagian jatah. Secara ideologis NU tidak lebih leluasa ruang geraknya dibanding di masa Orde Lama. Seperti kata Feillard (1994:12), reaksi NU terhadap Orde Baru menampilkan tikungan dengan banyak tanjakan: dari harapan ke kecewaan, banyak ketegangan yang dialami dengan pemerintah.

Sampai sekarang, lantas apa yang masih tersisa dari organisasi NU ini? Bagaimana prospek ke depan? NU masih punya potensi politik. Seperti yang dikatakan oleh Dhakidae (1994:131), NU adalah organisasi yang paling siap dimobolisasi oleh para pemimpinnya. NU memiliki kemampuan memobilisasi masa yang besar. Golkar dianggap juga memiliki kemampuan memobilisasi masa yang besar, namun kemampuan Golkar lebih karena digerakkan dari luar, sementara kemampuan memobilisasi NU lebih karena digerakkan dari dalam yang disebut dengan mobilisasi religius yang masuk ke dalam pribadi terdalam seseorang. Hal ini bisa dibuktikan dalam kegiatan pawai akbar, istighasah kubra dst.

Dengan potensi di atas, mampukah membawa NU ke pentas politik yang lebih menjanjikan? Jika pada era Orde Baru NU selalu berada dalam posisi marjinal, maka pada era Reformasi seharusnya berada dalam posisi penentu. Jika selama ini orang-orang NU tidak menempati posisi yang strategis dalam struktur kekuasaan, bukan berarti minimnya SDM, tetapi lebih karena persoalan “peluang” yang memang sengaja ditutupi oleh pihak tertentu. Dan apakah jika sekarang  peluang terbuka lebar NU mampu tampil? Persoalan ini kemudian menjadi pemikiran kita bersama, terutama generasi mudanya untuk  siap menerima tanggung jawab yang lebih besar yang harus diterima sebagai kenyataan. Ibarat pohon besar, NU memang perlu ranting dan cabang yang kuat.

 

________

*Penulis adalah Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Umat GNOSIS di Malang

 

One thought on “NU DAN POLITIK PASCA ORDE BARU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *