DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA

Setiap orang selalu mendambakan kerukunan dan kedamaian. Agama sendiri sebetulnya merupakan kebutuhan ruhani bagi penciptaan kedamaian di hati. Ia juga berfungsi sebagai pemupuk persaudaraan dan cinta-kasih.  Oleh sebab itu semua umat beragama sesungguhya mengharapkan perdamaian dan kerukunan tersebut sesuai dengan misi agamanya.

Jika kemudian yang terjadi sebaliknya, yakni banyak terjadi konflik sosial yang dipicu oleh persoalan agama, itu berarti bertentangan dengan doktrin dan pesan agama itu sendiri, sebagai pemupuk persaudaraan dan pembawa rahmat untuk semua umat. Kerusuhan bernuansa agama di beberapa daerah yang masih terus berkecamuk setidaknya membuktikan  kita semua, bahwa persoalan kerukunan antarumat beragama masih sangat problematis (meskipun konflik  tersebut tidak lepas dari persoalan ekonomi dan politik yang sedang memanas akhir-akhir ini).

Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta kongkret dari zaman ke zaman, namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antarmanusia yang disebabkan oleh persoalan agama.

 

Model  Dialog

Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih memiliki perhatian besar terhadap penyelesaian konflik yang bernuansa agama. Sebagai bukti itu adalah diadakannya Perundingan Malino I yang sudah diterapkan dalam penyelsaian konflik Poso.   Kemudian untuk menyelesaikan konflik Maluku, ditindaklanjuti dengan Perundingan Malino II. Dengan perundingan Malino II ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan  yang berarti bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Sebenarnya upaya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia sudah  lama dibina. Sejak tahun 1967 hingga sekarang dialog antaragama gencar dilaksanakan, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri. Upaya dialog tersebut kemudian dikenal dengan Musyawarah Antar-Agama, yang melibatkan para pemuka agama di Indonesia. Bahkan masa antara tahun 1972-1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota (UQ, 1993, Dian, Th.I).

Berangkat dari perkembangan situasi umat beragama yang tidak menguntungkan, maka pada 30 November 1967 diadakan “dialog dari atas” yang dipelopori oleh pemerintah melalui Menteri Agama, KH. Muhammad Dahlan. Tetapi, seperti diungkapkan oleh Tarmidzi Taher, dialog yang melahirkan wadah “Musyawarah Antaragama” itu tidak berhasil menyelesaikan konflik antaragama. Sampai pada periode berikutnya dialog itu menemukan kembali momentum barunya pada masa Mukti Ali menjadi Menteri Agama yang mencoba merumuskan dialog dengan berpijak pada sikap saling percaya dan iktikad baik masing-masing komuitas agama. Dan karena itu, Mukti Ali menghidupkan kembali Wadah Musyawarah Antaragama dengan melibatkan lebih banyak tokoh dan pemimpin agama. Tetapi upaya inipun, sebagaimana yang kita saksikan bersama, belum juga mampu mengatasi dan mencegah timbulnya kembali konflik antarumat beragama pada tahun-tahun terakhir ini. Mengapa konflik atas nama agama tetap saja berlangsung?   Bagaimana konsep dialog antarumat beragama itu harus dikemas?

Menurut Azyumardi Azra, (1999:63-64), ada beberapa model dialog antarumat beragama (tripologi), yaitu: Pertama, dialog parlementer (parliamentary dialogue), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta, seperti dialog World’s Parliament of Religions pada tahun 1873 di Chicago, dan dialog-dialog yang pernah diselenggarakan oleh World Conference on Religion and Peace (WCRP) pada dekade 1980-an dan 1990-an. Kedua, dialog kelembagaan (Institutional Dialogue), yakni dialog diantara wakil–wakil instusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama yang berbeda. Dialog seperti ini biasanya melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darmadan Perwalian Umat Budha Indonesia(WALUBI). Ketiga, dialog teologi (theological dialogue). Dialog ini mencakup pertemuan-pertemuan reguler maupun tidak, untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Dialog teologi pada umumnya diselenggarakan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antaragama, seperti interfidei, paramadina, LKiS, LP3M, MADIA, dan lain-lain. Keempat, dialog dalam masyarakat (dialogue in community), dialog kehidupan (dialogue of live), dialog seperti ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian “hal-hal  praktis dan aktual” dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama dan berbangsa dan bernegara. Dialog dalam kategori ini biasanya diselenggarakan kelompok-kelompok kajian dan LSM atau NGO. Kelima,  dialog kerohanian (spritual dialogue), yaitu dialog yang bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spritual di antara berbagai agama.

Praksis dialog agama yang sebenarnya seperti diungkap oleh Ahmad Gaus (1998:295) adalah, dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tidak adil dengan sikap kritis. Karena setiap agama  memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas.

Dengan tegas dikatakan oleh Mudji Sutrisno (1998: 335), bahwa tidak cukup membangun dialog antaragama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ikhtiar dialog  teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul.

Memang, seperti juga yang diungkap oleh Kautsar Azhari (1998: 298), bahwa kendala dialog antarumat beragama adalah persoalan eksklusivisme. Seorang eksklusivis akan terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap agama orang lain keliru dan tidak selamat (truth claim).

Menurut Armahedi Azhar, ada lima penyakit yang menghinggapi para aktivis gerakan keagamaan, yaitu: absolutisme, ekslusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, ekslusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme  adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah sikap yang berlebihan dan agresivisme adalah tindakan fisik yang berlebihan (Andito, ed., 1998: 15).

Dengan demikian, sepanjang sikap di atas belum tercairkan, maka dialog menuju cita-cita agama yang luhur sulit dicapai. Maka jangan khawatir dengan dialog, karena yang ingin dicapai dalam dialog, kata Victor I. Tanja (1998: 246), bukan soal kompromi akidah, melainkan bagaimana akhlak keagamaan kita dapat disumbangkan kepada orang lain. Dan seperti tegas Shihab (1998), bahwa kita tidak ingin mengatasnamakan ajaran agama, dan kemudian mengorbankan kerukunan beragama. Dan pada saat yang sama, kita tidak ingin menegakkan kerukunan agama dengan mengorbankan agama. Islam mendambakan kerukunan, tetapi jangan lantas demi kerukunan, agama kita terlecehkan.

Ulil Abshar Abdalla dalam artikelnya, “Beberapa Kendala Praktis Dialog Antaragama”, (Kompas, 5/8/2000) menengarai tujuh kendala praktis di lapangan yang menghalangi pertemuan antarumat beragama, yaitu: adanya kecenderungan dialog yang bersifat diskursif dan elitis; kurang serius (baca: agresif) dalam memperjuangkan isu dialog; adanya kesenjangan antara kelompok elit agama dengan mediator (da’i) di lapangan; tidak memadainya “infra struktur dialog”; adanya prasangka antarumat beragama dan juga intern umat beragama; adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan dan tidak adanya dialog intern umat beragama. Sementara menurut mantan menteri agama, Thalchah Hasan (1999), pembinaan kerukunan umat beragama yang ada selama ini, ditengarai masih cenderung berorientasi struktural dan politis.

Tentu saja dengan masih adanya konflik antarumat pada beberapa tahun terakhir ini tidak bisa dikembalikan begitu saja kesalahannya pada pendekatan dialog secara an sich sebab disamping ada faktor-faktor lain yang ikut ambil bagian  di dalamnya seperti ekonomi, hukum, politik dan seterusnya.

Sudah saatnya kini para pemuka agama mulai mengedepankan misi agama  yang terkait dengan masalah spiritualitas dan persoalan kemanusiaan (keadilan, kejujuran, dan keramahan). Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas  ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh.

Dan tidak menutup kemungkinan, bahwa belum tampaknya hasil yang signifikan dari pendekatan dialog dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama selama ini karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat top down, belum menggunakan model dialog yang bersifat buttom up sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi penyelenggaraan dialog kerukunan di masa mendatang.

 

 

______________

*Penulis adalah aktivis Kelompok Studi Intensif Kristen-Islam di Institut Pendidikan Theologi (IPTH) Balewiyata, Malang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *