SAATNYA GURU BERPACU

Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia (Konaspi) ke-5 menyimpulkan, bahwa salah satu penyebab terpuruknya pendidikan di ndonesia adalah rendahnya kesejahteraan para pendidik. Profesi guru misalnya, tidak lagi menjadi profesi yang menarik, sebab menjadi guru tidak menjanjikan kehidupan yang memadai. Akibatnya, orang-orang yang memilih profesi guru bukanlah orang-orang pilihan. Kualitasnya cenderung pas-pasan. Lain halnya dengan profesi dokter, misalnya. Jadi, bisa dibayangkan lebarnya jurang kualitas mahasiswa yang masuk Fakultas Kedokteran dengan mahasiswa yang masuk Fakultas Ilmu Pendidikan. “Saat ini cukup sulit menemukan generasi muda yang bercita-cita menjadi guru. Ada anggapan menjadi guru itu pekerjaan sulit tapi gajinya kecil,” Demikian ujar Ketua Konaspi V Prof Dr Haris Supratna sebagaimana yang dikutip oleh Detik Com. Jumat, 08 Okt.2004.
Di Indonesia, gaji guru PNS golongan 3A, lulusan S-1 hanya sekitar Rp 700 ribu per bulan. Belum lagi guru bantu yang hanya mendapat Rp 460 ribu. Di samping itu, banyak guru honorer maupun guru tidak tetap yang gajinya jauh lebih kecil. Seperti hasil mapping yang penulis lakukan di madrasah se Malang Raya, penulis menjumpai di sebuah  Madrasah ada guru yang menerima gaji setiap bulannya hanya kurang dari 100 ribu rupiah. Di perguruan tinggi kondisinya tidak jauh beda, gaji guru besar yang senior hanya sekitar Rp 2,8 juta. Take home pay seorang rektor di Indonesia yang sudah guru besar paling-paling tidak lebih dari Rp 7 juta. Apa dampak dari semua itu? Sepanjang waktu, guru dan dosen hanya mengajar dan mengajar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guru maupun dosen seringkali harus mengajar di banyak tempat, jangan salahkan mereka jika banyak guru yang ngojek untuk menambah penghasilan mereka, apalagi dalam situasi dan kondisi perekonomian kita yang semakin sulit. Jangan salahkan mereka jika ilmu para pendidik kita tidak berkembang. Tidak ada waktu untuk melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya.

Apakah kita harus memaksakan anggaran pendidikan 20 persen APBN kita? Memang, jika dibanding dengan negara jiran, Malaysia, kita menjadi iri. Di sana anggaran pendidikan mencapai 26 persen. Di negara tersebut gaji guru yang baru mengajar minimal Rp 5,5 juta. Tidak jauh berbeda dengan dosen, sekitar Rp 7,5 juta. “Seorang guru besar di Malaysia mendapat gaji pokok 15 ribu ringgit atau skitar Rp 37,5 juta (kurs 1 ringgit = Rp 2.600),”. Kenyataan ini memang penulis buktikan sendiri ketika memperoleh kesempatan Program Sendwich selama 10 hari di sana.
Seperti yang diusulkan Prof. Mohammad Fakry Gaffar, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, hendaknya untuk guru yang baru mengajar minimal digaji  Rp 4 juta. Dosen baru layak digaji Rp 6-7 juta. Dan guru besar berkisar Rp 10-15 juta. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apakah ada jaminan jika kesejahteraan meningkat akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan?

Setidaknya dengan standar gaji yang memadai, generasi yang berkualitas akan tertarik menjadi guru. Kualitas calon dokter dan calon guru bisa sejajar nantinya. Mungkin kita bisa menyoal: “Bukankah gaji anggota DPRD cukup tinggi, tapi kualitasnya justru dipertanyakan?” Menurut Haris, profesi guru tidak bisa disamakan dengan anggota DPRD, karena input anggota DPRD rendah akibat pendidikan di parpol lemah. Ini hal yang berbeda dengan profesi guru.

Dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen ini kita memang merasa sedikit lega. Hanya yang menjadi catatan untuk kita semua adalah, bagaimana Guru dan Dosen mampu bersaing dengan profesional-profesional lain dalam kualitas. Jika tidak, maka justru akan menambah beban mereka dalam masyarakat.  Sebab kesan yang muncul di masyarakat selama ini, bahwa lembaga pendidikan kurang memiliki peran jika dibanding dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga sosial, politik maupun ekonomi.

Ya, memang soal gaji tinggi bukan satu-satunya faktor dalam mengatasi keterpurukan dan problem pendidikan kita, masih ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya soal komitmen tadi.  Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (dosen). Oleh sebab itu Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen  pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Di sinilah maka sebagai konsekuensinya, tunjangan profesi guru memang perlu sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Tanpa dukungan tunjangan profesi tersebut, tidak akan mungkin terwujud guru profesional yang sejajar dengan para profesional lainnya, seperti yang diamanatkan dalam deklarasi “guru sebagai profesi”. Dan lebih dari itu, guru adalah harus memiliki komitmen. Wallahu A’lam bi al-Shawab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

*Penulis adalah Pembantu Dekan Bidang Akademik  Fakultas Tarbiyah UIN Malang.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *