DUA PERAN GANDA UIN

Perubahan status IAIN atau STAIN menjadi UIN menimbulkan kesan dan kekhawatiran pada sebagian orang terhadap “kecilnya peran Islam”. Sebab jika sudah menjadi universitas, maka fakultas agama Islam akan didominasi oleh fakultas umum seperti yang terjadi selama ini di beberapa universitas Islam di Indonesia. Bahkan kesan ini juga terjadi pada seorang pakar Islam seperti Nurcholish Madjid. Madjid melihat kasus di universitas Al-Azhar yang animo fakultas agamanya sangat rendah. Di sinilah yang harus diantisipasi terkait dengan kehadiran UIN di Indonesia. Mampukah kita memerankan UIN ke dunia luar –paling tidak– setara dengan peran lembaga-lembaga bisnis dan politik?

Hingga saat ini masih ditengarai, bahwa potensi mayoritas umat Islam di Indonesia masih belum menjamin peran sosialnya. Hal ini tentu terkait dengan soal konseptualisasi ilmu dan pendidikan. Apakah pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam sudah memenuhi fungsi dan sasarannya? Karena itu seperti yang diungkap oleh Kuntowijoyo (l994:350), bahwa pendidikan tinggi Islam saat ini –sebagaimana pendidikan tinggi lainnya– secara empirik belum mempunyai kekuatan yang berarti karena pengaruhnya masih kalah dengan kekuatan-kekuatan bisnis maupun politik. Disinyalir, bahwa pusat-pusat kebudayaan sekarang ini bukan berada di dunia akademis, melainkan ada di dunia bisnis dan politik. Dalam setting seperti ini lembaga pendidikan tinggi Islam terancam oleh subordinasi. Karena hingga saat ini sistem pendidikan Islam masih belum mampu menghadapi perubahan dan menjadi counter ideas terhadap globalisasi kebudayaan. Kenapa demikian?

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan pendidikan Islam tertinggal: pertama, subject matter pendidikan Islam masih berorientasi ke masa lalu, normatif dan tekstual, serta masih kentalnya sistem pengajaran yang “menganggap selalu benar” terhadap warisan masa lalu; kedua, masih ada pandangan dikotomis pada sebagian besar masyarakat kita mengenai ilmu secara substansial (ilmu agama dan ilmu umum).

Ini bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan warisan masa lalu. Warisan masa lalu sangat berharga nilainya karena ia merupakan mata rantai sejarah yang tidak boleh diabaikan. Prinsip: tetap memelihara tradisi warisan masa lalu yang baik dan mengambil tradisi yang lebih baik (al-muhafadhat ala ‘l-Qadim as-Shalih wa ‘l-akhdzu bi ‘l-Jadid al-Ashlah) justru merupakan prinsip yang tepat bagi sebuah rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam.

Pada sebagian besar masyarakat kita sekarang ini masih menganggap, bahwa “agama” dan “ilmu” merupakan entitas yang berbeda dan tidak bisa dipadukan, keduanya dianggap memiliki wilayah sendiri-sendiri baik dari segi objek formal-material, metode, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan maupun status teori masing-masing, bahkan sampai pada penyelenggaraan institusinya.

Pendidikan tinggi Islam sebagai wahana pendidikan dan pelayanan masyarakat pada level tinggi dan wadah  potensial bagi munculnya sumberdaya manusia, seharusnya mampu mengantisipasi persoalan-persoalan dan berbagai tantangan dunia saat ini. Daya pikir, serta nurani merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi Islam, merupakan tempat strategis untuk membantu para mahasiswa mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan pembelajaran, karena melalui pembelajaran para dosen diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi para mahasiswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya menjadi bentuk karya nyata sesuai tuntutan ajaran Islam.

            Ilmu-ilmu modern Barat tentu masih bisa dipakai, hanya yang perlu ditinjau kembali adalah landasan falsafahnya, yang menyangkut tujuan dan kegunaannya, apakah ilmu-ilmu Barat tersebut masih sesuai dengan ruh Islam atau tidak. Kalau tidak, di sinilah tugas kita untuk mengarahkan dan meluruskannya sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam tersebut. Nah, maka tidak salah pula kalau dikatakan bahwa ilmu jika berada dalam masyarakat muslim fungsinya temodifikasi, artinya ia harus diarahkan kepada kemaslahatan umat. Di sinilah sebetulnya tanpa kata “islamisasi” seharusnya ilmu itu inherent dengan Islam. Jadi tinggal siapa berada di balik ilmu itu dan digunakan untuk apa ilmu tersebut. Kalau umat Islam menggunakan ilmu untuk tujuan destruktif, maka ia pun menjadi destruktif dan tidak islami. Sebaliknya, jika ilmu digunakan untuk kesejahteraan umat, meski bukan orang Islam yang menggunakannya, maka ia pun menjadi islami.

Dengan hadirnya universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia ini, maka kita memiliki peluang dan harapan untuk melahirkan sarjana muslim yang memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan di bidang sains dan teknologi, sekaligus keunggulan di bidang spiritual dan wawasan keislaman. Jika dua hal ini tercapai, maka lembaga perguruan tinggi Islam tidak akan tersaingi oleh lembaga-lembaga bisnis dan politik seperti yang terjadi selama ini. Hanya memang, kita perlu membekali filsafat yang mampu memberikan pencerahan pemikiran seperti yang telah dimiliki oleh para filosuf muslim masa lalu, atau jika perlu membuka fakultas filsafat (Ushuluddin) yang mampu memproduk pemikiran-pemikiran keilmuan kontemporer yang khas Islam.Lebih dari itu, yang perlu diantisipasi –untuk menghindari dikotomi– maka setiap tenaga pengajar fakultas “non-agama” harus mampu mengkaitkan setiap materi kuliahnya dengan ruh dan pesan-pesan Islam. Demikian pula, dosen agama juga harus mampu menjelaskan agama dengan pendekatan ilmiah dan filosofis. Di sini lalu kita juga dituntut untuk malakukan kajian-kajian interdisipliner dengan mempersiapkan dosen yang capable dan professional.

Dalam konteks pengembangan pendidikan, saya kira konsep George Count (lihat Zainuddin, 2002) masih relevan untuk dikemukakan di sini. Menurut salah seorang eksponen rekonstruksionisme ini,  bahwa lembaga pendidikan perlu memikirkan unsur-unsur yang terkait dengan pengembangan pendidikan, termasuk didalamnya adalah masalah yang terkait dengan keberadaan  dosen.  Dosen hendaknya meningkatkan status dan perannya secara profesional. Selain menjadi pendidik, hendaknya dosen juga turut mengamati masalah-masalah yang timbul dalam institusi sosial, yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pengetahuan yang diberikan hendaknya tidak hanya yang bersifat normatif-repetitif melainkan harus berkaitan dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, misalnya, materi geografi dapat dikaitkan dengan problem kepadatan penduduk, urbanisasi dan seterusnya; pada materi fisika dapat dikaitkan dengan pertanyaan etis mengenai gejala perlombaan senjata nuklir dan dijelaskan beberapa dampak negatifnya untuk kemudian diarahkan pada kesadaran akan perdamaian manusia; dan pada materi agama hendaknya dosen mampu menjelaskan makna agama secara transformatif dan inovatif, misalnya dalam menjelaskan mata kuliah agama (Qur’an-Hadis, Fiqh, Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam) harus mengkaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Di samping itu mata kuliah agama juga harus dapat menanamkan nilai-nilai humanis-aplikatif dalam kehidupan sehari-hari seperti: kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab;  mengedepankan spiritualitas, bukan simbol dan formalitas serta mengarahkan pada kerukunan hidup umat beragama dan umat manusia secara keseluruhan (rahmatan lil’alamin).


[1] Dr. M. Zainuddin, MA, adalah Dosen pada jurusan IPS Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *