FUNDAMENTALISME, ISLAM DAN BARAT

M. Zainuddin

Dosen PIPS FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

email: aldin_uin@yahoo.com

Abstrak

Fundamentalisme maupun radikalisme agama sudah terlanjur dimaknai secara kaprah dan mengakar dalam masyarakat, yaitu suatu paham yang melawan mainstream dan cenderung anarkhis. Oleh sebab itu kemudian mesti dibendung dan ditangkal. Maka muncullah istilah deradikalisme agama dan defundamentalisme agama. Penelitian ini ingin mengungkap makna dan latar belakang munculnya term fundamentalisme atau radikalisme agama dan hubungannya dengan hegemoni Barat modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa jika dilihat dari perspektif teori “benturan peradaban” dan “hegemoni”, maka apa yang dilakukan Barat (khususnya Amerika) terhadap Islam selama ini, tidak hanya bersifat hegemonik tetapi sudah sampai pada penggunaan kekuatan (force), yaitu daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu. Politik “kekuatan” ini sudah diterapkan oleh Barat atas negara-negara jajahan sebagai negara “boneka” dan juga negara-negara Islam. Penilaian terhadap “Islam versus Barat” yang terus berlangsung selama ini memang tidak bisa disebut hanya karena faktor sentimen agama saja, tetapi sudah meliputi berbagai aspek: politik, ekonomi dan budaya.

A. Pendahuluan

Runtuhnya komunisme di Eropa Barat dan terkoyaknya ideologi Marxis di Uni Soviet pada tahun 1990–an telah memunculkan spikulasi para pengamat politik tentang “musuh baru yang bakal dihadapi Amerika”. Kekuatan ideologi apa yang akan menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi liberal di negara-negara Barat menuju pembangunan dunia secara global? Jawabnya ternyata fundamentalisme agama  (Lihat, E. Marty dan Appleby, 1991).

Spikulasi di atas kini semakin meyakinkan mereka dengan peristiwa yang menghebohkan dunia, yaitu hancurnya WTC dan Pentagon sebagai simbol kebesaran Amerika. Runtuhnya gedung kembar pencakar langit, WTC dan markas pertahanan Pentagon sebagai simbol kemegahan dan kekuatan pertahanan angkatan perang AS akibat serangan teroris, 11 September 2001 tahun lalu, kemudian bom Bali serta berturut-turut kerusuhan bernuansa agama yang lain menandai adanya hubungan yang kompatibel antara “agama” –sebagai ideologi– dengan kekerasan. Tertangkapnya beberapa orang seperti Hambali, Amrozi dan kawan-kawannya semakin meyakinkan Barat bahwa memang ada jama’ah Islam (JI) yang melakukan teror di berbagai belahan dunia ini, dan semakin memperkuat kecurigaan dunia Barat pada umumnya dan Amerika khususnya terhadap kelompok fundamentalis agama (baca: Islam) yang selama ini dianggap musuh besar.

Karena itulah, dengan dalih memperjuangkan “demokrasi” dan HAM (membebaskan rakyat Iraq dari tirani rezim Saddam Hussein), George W. Bush menyerang Iraq dan menangkap Saddam Hussain. Dan setelah Saddam tertangkap, salah satu kalimat yang diucapkan Bush adalah, “Saddam layak dihukum mati karena kekejaman, kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan selama ia berkuasa. Dan kini rakyat Iraq telah terbebas dari bayang-bayang rezim Saddam dan bisa menikmati kebebasan udara demokrasi” (Jawa Pos, 19/12/2003).

Seperti kita ketahui, setelah peristiwa WTC dan Pentagon itu, Amerika tiba-tiba menuding Usamah bin Laden dan kelompoknya sebagai biang kerok yang menghalang-halangi tegaknya demokrasi dunia. Dus dengan demikian, siapapun yang melawan Amerika berarti melawan kebenaran dan harus dihancurkan. Tidak heran jika kemudian tiba-tiba Amerika menyatakan perang melawan Afganistan. “We are at war”,  demikian pernyataan tegas George W. Bush dalam siaran persnya.

Kenapa tiba-tiba Amerika segera memburu Usamah yang belum terbukti secara hukum sebagai pelakunya? Dan kenapa pula harus melakukan sweeping terhadap negara-negara Islam lain, termasuk Indonesia? Tidakkah tuduhan keliru terhadap Usamah dalam kasus Pearl Harbour beberapa tahun sebelum itu menjadi pelajaran Amerika? Dan bagaimana pula hingga sampai tertangkapnya Saddam Hussein sekarang ini, Amerika masih belum mampu membuktikan bahwa ia terkait dengan  kepemilikan senjata pemusnah massal dan terlibat dengan jaringan terorisme internasional? Bagaimana sikap Amerika dalam menghadapi kasus Israel-Palestina yang juga selalu diskrimintatif? Kejanggalan-kejanggalan ini semakin memperlihatkan kepada dunia, bahwa Amerika memang bersikap a priori dan memusuhi Islam. Tulisan ini ingin mengungkap wacana fundamentalisme Islam dan relasinya dengan Barat dalam perspektif teori the clash of civilization-nya Huntington dan hegemoni Gramsci.

B. Fundamentalisme: Definisi Umum

Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang bisa lahir dari semua agama di mana dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah: fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Kristen dan seterusnya.

Pada umumnya para ahli memandang, bahwa fundamentalisme adalah paham  yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Dalam agama Kristen, fundamentalisme muncul karena ingin membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali kepada teks kitab Suci (Bibel) (Bandingkan dengan Jainuri, 2003:6-7).

Dalam perspektif Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam, menjauhkan dari segala bentuk tahayul, bid’ah dan khurafat. seperti  dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taimiyah. Tetapi perkembangan lebih lanjut kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif, bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irrasional dan selalu dikaitkan  dengan gerakan-gerakan dan revolusi, seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khumaini di Iran, Hasan al-Banna, Sayid Qutub di Mesir dan seterusnya. Sebagian orang juga menilai, bahwa fundamentalisme adalah kelompok yang melawan tatanan  politik yang ada. Oleh sebab itu kelompok oposisi Islam sering dianggap sebagai fundamentalis. Di lain pihak kelompok ini juga dianggap sebagai gerakan subversif (Martin, 1992: 1).

Fundamentalisme Islam populer di kalangan Barat setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Menurut E. Marty (1999), ada dua prinsip fundamentalisme: pertama, memiliki prinsip perlawanan (opposition), yaitu perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernisme, sekularisme maupun westernisme. Kedua, adalah penolakannya terhadap heurmenetika Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Menurut kelompok ini, teks harus dipahami sebagaimana adanya karena nalar dianggap tak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu kelompok ini juga disebut tekstualis-skripturalis.

Kenapa gerakan fundamentalisme agama selalu dikaitkan dengan kekerasan dan pemberontakan? Karena dalam upaya mewujudkan cita-citanya, gerakan ini tidak jarang menempuh jalan kekerasan. Jika gerakan ini beraksi maka pertumpahan darah hampir dipastikan tak terelakkan dan ini terjadi karena adanya pemahaman dan keyakinan yang mendasari “ajaran” agama tersebut yang dianggap paling benar (normatif-ideologis). Keyakinan ini berlaku pada  semua sekte agama baik Islam (Sunni, Syi’i), Yahudi, Katholik maupun yang lainnya.

            Gerakan kelompok yang berada dalam negara agamis (seperti: Iran, Srilangka, Afghanistan, Libanon, Saudi Arabia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab), menurut E. Marty bersifat revolusioner dan bertujuan untuk mengusir hegemoni asing yang akan berlangsung lama. Sebaliknya di negara-negara sekuler (seperti: Amerika dan Eropa) bertujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan  pemerintah.

            Fundamentalisme agama disamping memiliki potensi besar terhadap gerakan revolusi juga memiliki potensi konflik antaragama bahkan intern agama. Hal ini terkait dengan doktrin agama yang mereka pahami dan adanya perbedaan yang tajam dalam memberikan penilaian terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi maupun sistem nilai itu sendiri. Masing-masing kelompok mengklaim paling benar sendiri. Lihat saja misalnya konflik antar kelompok Hisbullah dan Amal di Libanon, Syi’i dan Sunni, Hindu dan Budha di Srilangka serta Yahudi dan Kristen di Israel.

            Kelompok fundamentalis selalu resisten terhadap sekularisme. Namun ironisnya, kata E. Marty, ketika sudah berhasil memenangkan aksinya mereka tidak dapat melepaskan diri dari sekularisme tersebut. Hal ini dapat dilihat di Iran dan Srilangka kaun fundamentalis tidak bisa lepas dari proses manfaat sekularisasi, bahkan di Srilangka, Afghanistan dan Iran para pemimpin kelompok fundamentalis telah akrab dengan produk sekuler dan doktrin Marxis. Di Israel kelompok fundamentalis Gush Emunies juga menerapkan cara–cara Marxis meskipun mereka tidak sejalan (Bandingkan dengan Bobby S. Sayyid, 1997:7-8).

 

C. Relasi Barat-Islam: Perspektif Teori

1. Teori “Benturan Peradaban”.

Menurut Huntington, konflik di dunia baru sekarang ini bukan disebabkan oleh faktor ideologis atau ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh apa yang disebut sebagai “benturan peradaban” (the clash of civilization) (lihat Samuel P.Huntington, 1993: 22-49 dan 2003). Huntington menjelaskan, bahwa benturan peradaban akan mewarnai dan mendominasi politik global. Menurutnya, identitas peradaban akan semakin penting pada masa akan datang dan dunia akan dibentuk dalam ukuran besar oleh interaksi di antara tujuh atau delapan peradaban utama: Barat, Konfuius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia Ortodoks, Amerika Latin dan mungkin Afrika. Konflik yang paling penting pada masa akan datang terjadi di antara garis budaya yang memisahkan satu peradaban dengan yang lain. Beberapa negara yang lebih suka bergabung dengan Barat mengajukan westernisasi secara penuh, seperti Jepang, Rusia, negara lain di Eropa Timur dan Amerika Latin. Sementara yang tidak tergabung dengan Barat adalah, mereka menerima modernisasi tetapi menolak westernisasi (Al-Jabiri dalam John L. Esposito, 2002 89).

Sebagaimana kata Al-Jabiri sebetulnya dua tahun sebelum Huntington, sudah ada tesis serupa yang dilontarkan oleh Buzan. Hanya karena tidak ditulis secara provokatif sehingga tidak populer gaungnya. Barry Buzan membuat sketsa ciri-ciri utama dari pola-pola baru hubungan-hubungan keamanan global yang timbul setelah transformasi besar tahun 1989-1990. Menurutnya, terdapat empat ciri dasar dari bentuk hubungan baru antara beberapa negara, yaitu: pertama, munculnya  struktur kekuasaan multipolar di samping pusat bipolar yang telah ada sejak Perang Dingin; kedua, sebuah tingkat pembagian dan perselisihan ideologi yang lebih kecil; ketiga, kecenderungan dominasi internasional dari kelompok negara-negara kapitalis yang menaruh perhatian dengan masalah keamanan dan perubahan; keempat, sebuah konsolidasi dari kekuatan masyarakat sipil internasional. Perubahan-perubahan di pusat (negara-negara industri) akan memiliki akibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan politik, militer, ekonomi dan sosial dari pinggiran (negara-negara non-industri). Akibat-akibat inilah yang disebut Buzan sebagai “benturan dari identitas peradaban” yang berselisih, yang sangat mencolok antara Barat dan Islam (John L. Esposito,2002:88).

2. Teori Hegemoni

Dalam Webster’s New Collogiate Dictionary disebutkan, bahwa kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani, hegemonia yang berarti pemimpin. Jadi, sama halnya dengan sifat umum yang terkait dengan pemimpin, maka hegemoni memiliki kata kunci: “pengaruh” dan “otoritas”.

Konsep hegemoni mula-mula diperkenalkan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni adalah kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa (the ruling class). Menurut Gramsci, unsur esensial paling banyak mengenai filsafat modern tentang praksis (terkait dengan pemikiran dan tindakan) adalah, konsep filsafat sejarah “hegemoni”. Gramsci menolak ide perkembangan sejarah yang bersifat determinis atau “yang pasti terjadi” (Ritzer, 1988:128).  

Hegemoni menunjuk pada sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain. Dalam konteks politik internasional misalnya, pada period Perang Dingin, pertarungan-pertarungan antara negara adikuasa, seperti Amerika Serkat dengan bekas Uni Sovyet (Rusia sekarang), biasanya disebut sebagai perang untuk merebut kekuatan hegemonik dunia (Patria dan Arief, 1999:116).

Gramsci membedakan antara hegemoni dengan kekuatan (force). Jika kekuatan meliputi penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, maka hegemoni meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik (Pabotinggi, 1986:214).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pabotinggi (1986:214), bahwa hegemoni menekankan pada dominasi ideologis/ politis atas kaidah-kaidah moral dan intelektual yang berlaku. Hegemoni, melalui produk-produknya, menjadi penentu satu-satunya  dari apa yang dipandang benar secara moral maupun intelektual. Hegemoni adalah dominasi sosial dimana “arah lain senantiasa didiamkan dan dilenyapkan dari diskusi, diperlakukan sebagai tak ada”.

Menurut Pabotinggi (1986:217), superaioritas Barat atas segala sesuatu yang “bukan Barat” merupakan pesan tunggal. Salah satu menifestasi terkuat dari hegemoni kultural-ideologis ini ialah diskursus Barat yang disebut dengan orientalisme. Strategi orientalisme tergantung secara konstan pada superioritas Barat yang dapat diwujudkan dalam berbagai posisi yang selamanya menempatkan superioritas Barat atas Timur.

Mengutip  Binder, Martin mengungkapkan, bahwa dalam studi Timur Tengah kebanyakan orientalis Barat memiliki prasangka negatif terhadap Islam. Seberapa seriuskah prasangka tersebut menggerakkan keinginan untuk mengkaji Timur Muslim? Apakah pengaruhnya terus berlanjut pada mereka yang mengajar studi Timur Tengah sekarang? Jawaban provokatif atas pertanyaan ini diberikan oleh Edward W. Said dalam karyanya, Orientalism. Menurut Said, “studi ketimuran” sebagai disiplin keilmuan secara material dan intelektual terkait dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa, dan orientalisme telah menghasilkan “gaya pemikiran yang dilandaskan pada distingsi teologis dan epistemologis antara “Timur” dan “Barat” dalam banyak hal. Said melanjutkan, bahwa orientalisme Barat mengembangkan cara-cara “pembahasan” tentang  Islam (khusunya  Arab) sehingga memapankan dan menyempurnakan rasa superioritas budaya Barat atas budaya lain. Said juga melihat adanya bias dalam tulisan-tulisan para sejarawan kolonial, misionaris, dan sarjana Barat. Bias yang paling populer menurut Said adalah proyeksi media tentang Arab saat ini sebagai masyarakat yang terbelakang, irrasional dan penuh nafsu birahi (Martin, 1985: 14-15). Pencandraan (citra negatif) yang dibangun oleh Barat dalam menilai Timur (baca: Islam) itu sudah sedemikian kuatnya, sehingga Barat dikonotasikan sebagai kemajuan, desentralisasi, stabil,  sementara Timur identik dengan stagnasi, sentralisasi, kacau dst (lihat Sayyed, 1997:100).

Terkait dengan teori di atas, Fuller (Esposito, 2002:90-91) mengatakan, bahwa benturan antarperadaban bukan antara Yesus Kristus, Konfusius atau Nabi Muhammad sebagaimana yang dipahami Huntington, tetapi bersifat ideologis. Peradaban adalah kendaraan bagi pengungkapan konflik, bukan penyebabnya. Kondisi yang mencerminkan dunia pasca runtuhnya komunis adalah dominasi (hegemoni) pandangan dunia Barat  dalam ruang lingkup ekonomi dan politik yang didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu: pertama, kapitalisme dan ekonomi pasar; kedua, hak-hak asasi manusia dan demokrasi sekular-liberal; ketiga, negara kebangsaan sebagai kerangka bagi hubungan internasional. Fuller berharap munculnya sebuah ideologi di Dunia Ketiga yang menentang nilai-nilai Barat. Menurut Fuller, jalan ideologi yang akan datang melawan Barat tergantung pada tipe para pemimpin yang muncul sebagai pembela kepentingan negara. Fuller menempatkan Cina, India, Iran, Mesir, Rusia (termasuk Indonesia, Brazil dan Afrika Selatan) di bagian depan daftar negara yang dipastikan memainkan peran utama dalam perjuangan ideologis melawan hegemoni Barat.

Dikotomi Barat-Islam dewasa ini mencuat kembali menurut Munoz (dalam Esposito, 2002:3), karena akibat persepsi yang timbul dari pembagian dunia pasca-Perang Dingin ke dalam Timur dan Barat. Dalam pencariannya terhadap lawan baru sejak akhir tahun 1980-an, Barat telah memilih untuk melawan Islam, dengan mengangkat kembali isu-isu budaya sebagai pemicu konflik. Mengutip Arkoun, Munoz (Esposito, 2002: 5) menjelaskan, bahwa menguatnya persepsi dikotomis Barat-Islam karena adanya interpretasi historis yang difokuskan pada prinsip ideologi antagonisme (misalnya: Bizantium vs Kekaisaran Islam, Kerajaan Kristen vs Andalusia, Turki Usmani vs Eropa, Nasionalisme Arab-Islam vs Barat dst.).

Persaingan hegemoni politik dan ekonomi antara dunia Kristen Abad Pertengahan dan Kekaisaran Arab-Islam ditafsirkan sebagai sebuah konfrontasi antarperadaban, yang menyebabkan kesadaran Barat memahami Islam sebagai lawan atau musuh. Sementara Kristen dan Yudaisme terintegrasi  dengan Barat ke dalam peradaban Yudeo-Kristen, sedangkan Islam terpinggirkan. Prasangka-prasangka yang diciptakan oleh konfrontasi Islam dan Kristen di Spanyol dalam perang Salib atau perang melawan Turki merasuki kesadaran Barat secara mendalam. Di sinilah yang disebut oleh Munoz sebagai “kesalahan penafsiran sejarah” (lihat juga,  Esposito, 2002:127-128).

Seacara metodologis ada kecenderungan yang salah di kalangan para peneliti dan analis yang mengukuhkan ideal-ideal Barat sebagai satu-satunya patokan (bencmark) dan menempatkannya secara berbeda dengan ideal-ideal Islam. Kecenderungan ini mengimplikasikan adanya simplifikasi atas perkembangan politik dan sosial di dunia Muslim dan menganggapnya sebagai tanda-tanda dari religiusitas yang ekstrem. Sekadar contoh, Revolusi Iran diasumsikan oleh Barat sebagai sebuah ungkapan fanatik dari cita rasa keagamaan, dengan mengabaikan semua faktor sosial, politik dan ekonomi yang menimbulkan gerakan revolusioner. Untuk alasan yang sama, fenomena Islam direduksi menjadi pemaksaan religius yang tidak rasional dan juga tidak dipertimbangkan mengapa ia muncul dan menyebar ke masyarakat, atau berpaling dari tatanan tradisional dalam pengertian sosiologis. Terorisme dan perang saudara, ketika melibatkan kaum Muslimin cenderung dijelaskan sebagai konsekuensi Islam itu sendiri (yang inheren dengan ajaran jihad-nya), bukan sebagai akibat dari setting politik dan sosio-ekonomi (Esposito, 2002:6).

Hegemoni Barat terhadap Islam di Timur memang sudah sedemikian kuatnya, sehingga memasuki relung-relung kehidupan: ekonomi, politik, budaya dan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Binder (Khalid bin Sayyed, 1995: 5-6), bahwa tidak ada wilayah budaya yang  mencemaskan mengenai ancaman penetrasi budaya dan peradaban, dan simbol sentral kegelisahan ini adalah Islam dengan otentisitas dan  identitasnya.

Dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika jauh dikhawatirkan ketimbang Uni Soviet (Rusia sekarang), karena pengaruh budaya dan ekonominya Amerika jauh melampaui Uni Soviet. Demikian pula, pasca Perang Dingin (Cold War), Amerika juga menganggap ideologi kelompok fundamentalis Muslim merupakan tantangan yang jauh membahayakan. Pendeknya menurut Daniel Pipe (1986:946), Amerika harus menghadapi rintangan yang lebih besar di bawah kelompok fundamentalis.

Dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika dan sekutu-sekutunya, bagaimanapun, memiliki pengaruh budaya yang amat luas, misalnya: bahasa Inggris,  gaya hidup, media massa (BBC, program televisi, musik, video game, komik, teks book dan seterusnya). Pada wilayah agama misalnya, Amerika mengeksport dua hal: Kristen (sebagai rival Islam tradisional) dan sekularisme (sebagai rival modern). Missionaris Kristen merupakan bayang-bayang besar bagi kalangan fundamentalis Muslim (Pipe, 1986:948).  

Perang Dingin (Cold War) sudah dianggap memori, tetapi America masih menghadapi resiko tinggi yang mereka sebut dengan Green Peril. Green dikonotasikan sebagai warna Islam, sementara Peril disimbolkan sebagai Muslim fundamentalis Timur Tengah. Fundamentalis Muslim ini dianggap sebagai gerakan revolusi agresif, militan, dan garang sebagaimana Bolshevik, Fascist dan Nazi yang anti demokrasi, anti-sekuler, otoriter  dan segala macam stigma buruk lainnya. Inilah Perang Dingin Baru (The New Cold War) yang disebut Jurgensmeyer (lihat Jurgensmeyer,  Mark, (1993). The New Cold War: Religious Nationalism Confront the Scular State, University of California Press, lihat pula Leon T. Hadar, Policy Analysis, The “Green Peril: Creating the Islamic Fundamentalist Threat).

Memang tidak mudah untuk menunjuk siapa yang memulai membangun image antagonusme ini. Di satu sisi, sebagian kaum Muslimin memandang Barat sebagai koloni yang harus dilawan, dan juga sebaliknya pada sisi yang lain, Barat memandang kaum Muslimin sebagai ancaman yang harus dihegemoni. Kalau Bernard Lewis mempertanyakan, mengapa muncul kelompok-kelompok Islam yang anti Amerika atau Barat? Padahal menurut Lewis, jika alasan mereka adalah karena persoalan kolonialisme dan imperialisme, maka tidaklah tepat, sebab Amerika tidak pernah menjajah negeri Muslim. Sebetulnya yang harus menuntut dan paling anti Amerika, menurut Lewis, adalah Vietnam dan Kuba yang memang dijajah (Jainuri et.al. 2003: 328). Alasan Lewis ini naif, karena ia hanya melihat penjajahan dalam bentuk fisik, dan cenderung apologetik, karena sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan para sekutunya (negera Barat) dalam menghegemoni Iraq misalnya, sudah sangat mencolok.

Menurut pengamat politik Timur Tengah, Riza Syihbudi, bahwa tudingan  Amerika terhadap kelompok garis keras (Islam) sebagai teroris merupakan lagu lama yang selalu diulang-ulang. Setiap ada kekerasan dan teror selalu dikaitkan dengan orang-orang Arab, Timur Tengah dan Islam. Persoalan ini sudah menjadi opini publik  yang dibangun melalui penguasaan media massa oleh kelompok Zionis Amerika (Jawa Pos, 16/09/2001). Bahkan kecurigaan itu kini sudah meluas ke Indonesia, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Hegemoni Barat terhadap Islam di Timur memang sudah sedemikian kuatnya, sehingga memasuki relung-relung kehidupan: ekonomi, politik, budaya dan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Binder (Khalid bin Sayyed, 1995: 5-6), bahwa tidak ada wilayah budaya yang  mencemaskan mengenai ancaman penetrasi budaya dan peradaban, dan simbol sentral kegelisahan ini adalah Islam dengan otentisitas dan  identitasnya.

Dalam konteks relasi antara peristiwa musibah kemanusiaan di AS  yang lalu, tidak  tepat jika Islam selalu dikaitkan dengan teror dan kekerasan. Sebab persoalan ini harus dilihat secara makro dalam konstalasi politik global dunia dan khususnya Amerika yang memang dikenal sebagai negara adidaya yang penuh arogansi dan kesewenang-wenangan. Apakah tidak mungkin, jika pelaku sadis kemanusiaan yang terjadi di Amerika itu dilakukan oleh orang dalam sendiri yang memang kecewa terhadap kebijakan politik dalam negeri AS? Adilkah jika Amerika begitu mudah menuduh kelompok Islam, termasuk Indonesia? Sementara Amerika sendiri telah melakukan tekanan dan embargo terhadap negara lain seperti Iraq dan beberapa negara Timur Tengah lainnya? Jelas sikap Amerika ini merupakan sentimen Barat dan termasuk bagian dari imperialisme baru (neo-imperialism).

D. Fundamentalisme Islam atau Politisasi Agama?

Jurgensmeyer mengatakan, bahwa tatanan Dunia Baru yang menggantikan kekuatan-kekuatan bipolar Perang Dingin masa lalu tidak hanya diceritakan oleh munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru, ambruknya kerajaan-kerajaan kuno dan melemahnya komunisme, melainkan oleh bangkitnya identitas-identitas parokial yang didasarkan pada etnis dan kesetiaan agama (Jurgensmeyer, 1993:1).

Jurgensmeyer tidak mau melakukan konseptualisasi tantangan baru itu sebagai fundamentalisme, tetapi ia lebih suka mengikuti konsep “nasionalisme agama”. Hal ini didasarkan pada tiga alasan: pertama, istilah fundamentalisme lebih banyak merupakan tuduhan dari pada deskripis; kedua, fundamentalisme adalah sebuah kategori yang tidak tepat untuk membuat perbandingan antarbudaya; ketiga, fundamentalisme mendeskripsikan sikap-sikap yang semata-mata termotivasi oleh kepercayaan agama daripada masalah-masalah yang luas tentang watak masyarakat dan dunia (Jurgensmeyer, 1993:4-6).

Dalam konteks ini, Bassam Tibi (1998:2) menilai, bahwa fundamentalisme Islam hanyalah satu jenis dari fenomena global dalam politik dunia. Fundamentalisme juga merupakan sebuah gejala ideologi tentang “benturan peradaban”. Ia bukan hanya merupakan penyebab krisis dunia kita sekarang ini, tetapi sekaligus merupakan ekspresi dan respon terhadapnya. Namun menurut Tibi, fundametalisme dengan agitasinya bukan sebuah solusi, malah mengarah pada kekacauan, karena ia terus-menerus mendorong konflik dan mempertajam fragmentasi budaya. Tibi menolak politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok fundamentalisme. Alasan bahwa fundamentalisme Islam lebih merupakan ideologi politik dari pada fenomena yang murni agama didukung oleh fakta bahwa mereka tidak menggunakan perdebatan teologis secara khusus (Tibi, 1998:18).

Bagaimana hubungan fundamentalisme Islam dengan terorisme? Beberapa penulis Islam sendiri memang ada yang kritis terhadap penilaian fundamentalisme Islam ini. Tibi misalnya menilai, bahwa Islam sebagai agama bukanlah ancaman, tetapi fundamentalisme Islam sebagai sebuah ancaman adalah benar, bahkan dalam sekala besar sekalipun dan ia merupakan tantangan politik (Tibi, 1998:4).

Senada dengan Tibi, dalam konteks konfrontasi Islam dengan peradaban Barat, Soroush (2002:32-34) mengkhawatirkan adanya kaum Muslimin menjadikan Islam sebagai sebuah identitas. Soroush menilai, bahwa salah satu penyakit teoretis di Dunia Islam yang paling berat, pada umumnya, adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas dari pada sebagai kebenaran. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa orang Islam mempunyai identitas dan peradaban, itu memang benar, tapi mereka tidak boleh menggunakan Islam demi kepentingan  identitas dan peradaban tersebut (baca: politisasi agama atau Islam politik). Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran, karena Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain, sedangkan Islam identitas cenderung berseteru. Islam identitas menurut Soroush adalah Islam perang, bukan Islam damai.

Persoalan di atas (fundamentalisme atau Islam?), memang tidak lepas dari debat klasik soal “apakah Islam sebagai sebuah ajaran dalam al-Qur’an, atau sekaligus sebagai ideologi/ politik (al-Islam din wa daulah)”. Di satu sisi, sebagian kelompok Islam memahami, bahwa Islam tidak bisa lepas dari urusan politik, Islam adalah agama dan sekaligus juga politik. Sementara pada sisi lain, sebagian kelompok mereka memahami Islam hanyalah sebuah agama, yang terpisah dari usrusan politik. Kelompok Islam politik (al-Islam al-siyasy) ini misalnya diwakili oleh Ayatullah Khumaini dan kawan-kawan dengan revolusinya yang menggegerkan dunia serta karya populernya, Kasyf al-Gayb. Sementara Islam a politik (al-lasiyasy) diwakili oleh Ali Abd. Al-Raziq  dengan karya populernya, al-Islam wa Ushul al-Hukm dan kawan-kawan (Untuk ini lihat Esposito, Islam in Transition, Dale F. Eicklelman dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim).

            Adalah pemikir Islam modern, Mohammed Arkoun mencoba memberikan istilah fundamentalisme ini dengan ungkapan yang berbeda, yaitu: Ushulawy atau Ushulawiyah (menggunakan huruf w/wawu). Arkoun menggunakan dua istilah baru: Islamawy atau Islamawiyah untuk islamisme dan Ushulawy atau Ushulawiyah untuk fundamentalisme. Menurut Arkoun, Islamawy/Islamawiyah bermakna penggunaan keyakinan atau pandangan pemikiran secara berlebihan. Adapun istilah Islamy (tanpa w)  bermakna adanya kesederhanaan sikap yang tetap fleksibel dan inklusif dalam aspek pemikiran dan intelektualitas. Menurut Arkoun, pejuang Islamawy/Islamawiyah menggunakan ungkapan secara leksikal/ harfiah untuk tujuan politisnya dan mengambil unsur dari sana sini untuk mempermainkan imajiner politis para pejuang yang bertujuan untuk memobilisir rakyat. Seperti juga istilah Islamy, istilah Ushuly, menurut Arkoun,  mengacu kepada sesuatu yang positif dan mendorong kita kepada sejarah pemikiran Islam di saat munculnya literatur ushul, yaitu Ushul al-Din dan Ushul al-Fiqh (Lihat Arkoun dalam Jauhari et.al., 1999: 67-68).

Menurut Arkoun, penilaian yang keliru terhadap wacana fundamentalisme ini sudah lama dilakukan oleh pengamat Barat dan termasuk juga pengamat Islam sendiri. Para orientalis dan Barat pada umumnya selalu memandang Islam sebagai agama kekerasan dan identik dengan gerakan teroris (persis seperti yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini).

E. Kesimpulan

Penilaian terhadap “Islam versus Barat” yang terus berlangsung selama ini memang tidak bisa disebut hanya karena faktor sentimen agama saja, tetapi sudah meliputi berbagai aspek: politik, ekonomi dan budaya. Karena jika hanya disebut faktor agama saja, maka tidak tepat ketika kita menunjuk kasus perang Teluk dan aneksasi Irak terhadap Kuwait, di mana Amerika dan beberapa sekutunya membela Kuwait yang nyata-nyata berbeda budaya dan agama, demikian juga kasus Israel-Palestina yang juga tidak bisa ditunjuk sebagai Islam versus Yahudi. Semua itu lebih tepat jika dikatakan bahwa perang itu adalah perang “kepentingan”, yang di dalamnya mencakup ekonomi, politik dan agama. Hanya dalih “agama” memang lebih ampuh untuk dijadikan legitimasi. Di sinilah kemudian, antara politik dan agama hampir tidak bisa dipisahkan. Ketika George W. Bush mau menyerang Iraq berdalih “atas nama Tuhan” demikian pula, Saddam Hussein. Tuhan kemudian dijadikan “alat legitimasi” untuk saling membunuh. Lalu Tuhankah yang berperang di sini? Demikian juga dalih atas nama HAM juga mewarnai legitimasi kejahatan perang. 

Jika dilihat dari perspektif teori “benturan peradaban” dan “hegemoni”, maka apa yang dilakukan Barat (khususnya Amerika) terhadap Islam selama ini, tidak hanya bersifat hegemonik tetapi sudah sampai pada penggunaan kekuatan (force), yaitu daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu. Politik “kekuatan” ini sudah diterapkan oleh Barat atas negara-negara jajahan sebagai negara “boneka” dan juga negara-negara Islam.

 Terkait dengan fundamentalisme Islam, maka tidak relevan jika kita memberi cap fundamentalis terhadap sebuah kelompok Islam yang hanya sekadar agresif terhadap aksinya. Sekarang istilah fundamentalisme lebih sederhana diberikan orang. Asal sebuah kelompok tersebut sering melakukan aksi dan banyak menggelar tabligh akbar dengan mengatasnamakan agama secara formal, maka kelompok tersebut dianggap sebagai fundamentalis.

Oleh sebab itu istilah fundamentalisme, hemat saya, justru harus dibongkar atau didefinisikan ulang. Penamaan sebuah gerakan Islam yang tidak tepat justru akan berakibat fatal terhadap Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam yang selama ini dikaitkan dengan gerakan kekerasan, teror atau pemberontakan adalah kekeliruan besar dan mereduksi nilai Islam itu sendiri. Hemat saya, justru istilah fundamentalisme dan radikalisme lebih tepat diberikan kepada pemikir Islam  seperti: Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi, Al-Naim, Ashgar Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, yang selama ini disebut sebagai neo-medernis, karena mereka memiliki pemikiran keislaman yang mendasar (fundamental) dan mendalam (radix), bukan seperti sekelompok orang yang secara intelektual-keislaman masih belum dikenal dan belum menguasai banyak khazanah Islam klasik. Oleh sebab itu pemikiran fundamentalis lebih identik dengan pemikiran substansialis. Dengan begitu maka gerakan fundamentalisme adalah gerakan inklusivisme, tidak sebaliknya, yang selama ini berkonotasi ekslusif dan tekstualis-skripturalis.***

DAFTAR PUSTAKA

Bruinessen, Martin Van (1992). Muslim Fundamentalism: Can it be Understood or Should be Explained a Way, Makalah.

Donohue, John J dan John L Esposito, (1982). Islam in Transition: Muslim Perspective, New York:  Oxford University.

Eicklelman, Dale F. dan James Piscatori (1996).  Ekspresi Politik Muslim, Bandung: Mizan.

Huntington, Samuel P. (1993). The Clash of Civilization. dalam Foreign Affairs, vol. 72, 3, Musim Dingin.

Huntington, Samuel P. (2003). Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: Qalam.

Jainuri, Ahmad, et.al. (2003) .Terorisme dan Fundamentalisme Agama, Malang: Bayu Media,

Jauhari et.al. eds. (1999). Membongkar Wacana Hegemonik dalam Islam dan Modernisme, Surabaya, al-Fikr.

Jawa Pos,  16/ 09/ 200; 19/12/2003.

Jurgensmeyer, Mark, (1993). The New Cold War: Religious Nationalism Confront the Scular State, University of California Press.

L. Esposito, John (2002). Dialektika Peradaban: Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20, Yogyakarta: Qalam.

Martin, Richard C., “Islam and Religious Studies: An Inroductory Essay”   dalam Martin, Richard C. (ed.) .1985. Approaches To Islam In Religious Studies. The University of Arizona Press.

Marty E. dan Appelby, (1991). Fundamentalism and the State. University of Chicago Press.

Ritzer, George (1988). Contemporary Sociological theory (New York: Alfred A. Knopf).

Sayyed, Bobby S. (1997). A. Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism, London & New York: Zed Book Ltd.

Sayyed, Khaled (1995). Western Dominance and Political Islam, State University of New York Press.

Soroush, Abdul Karim (2002). Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, Bandung: Mizan.

Tibi, Bassam, (1998). The Challence of Fundamentalism: political Islam and the New World Disorder, University of California Press. 

Mochtar Pabotinggi, peny. (1986). Islam Antara Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan-Muslim, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nezar Patria dan Andi Arief (1999). Antoni Gramsci: Negara dan Hegemoni Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *